Mardani: DPR RI Lobi AS untuk Akui Kemerdekaan Palestina

1 Juni 2024 10:16 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera hadir pada acara aksi bela Palestina di depan Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (1/6/2024).  Foto: Luthfi Humam/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera hadir pada acara aksi bela Palestina di depan Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (1/6/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Fraksi DPR RI, Mardani Ali Sera, turut hadir dalam aksi bela Palestina, "All Eyes on Rafah" di depan Kedubes Amerika Serikat (AS), di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6) pagi.
ADVERTISEMENT
Mardani mengungkapkan DPR mendorong agar proses kemerdekaan bagi Palestina segera terjadi. Ia mengatakan, saat ini Amerika sedang dilobi agar mengakui kemerdekaan Palestina.
"Tentu kita di DPR mendorong agar proses Kemerdekaan Palestina segera terjadi, Amerika lagi dilobi dan sudah terdesak, mudah mudahan tidak ada veto lagi pada sidang umum yang akan datang," kata Mardani kepada wartawan di lokasi aksi.
Selain itu, Ketua DPP PKS ini juga mengapresiasi langkah pemerintah yang juga aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
“Mudah-mudahan Palestina segera diakui sebagai anggota PBB, berikutnya mendukung kemerdekaan Palestina, dan berikutnya tentu kita membantu Palestina,” ucapnya.
Sebelumnya, Amerika Serikat pada hari Kamis (18/4) menghentikan langkah Palestina menjadi anggota penuh PBB. AS dengan lantang memberi veto di DK PBB.
ADVERTISEMENT
Dilansir Al Arabiya, Jumat (19/4), Amerika Serikat mengatakan negara Palestina merdeka harus didirikan melalui perundingan langsung antara Israel dan Otoritas Palestina, bukan melalui keputusan PBB.
Kepresidenan Palestina mengutuk veto AS tersebut. Menurut mereka veto itu “tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan.”
AS memveto rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang agar “Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB.” Inggris dan Swiss abstain, sementara 12 anggota DK PBB lainnya memilih ya.
Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota, sebuah pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012.