Mardani Kini Serukan #KamiOposisi
PerbesarPolitikus PKS Mardani Ali Sera pernah menuai sorotan sepanjang masa kampanye Pilpres 2019 karena menginisiasi gerakan #2019GantiPresiden. Bermula dari Twitter, gerakan itu berwujud menjadi tulisan di kaus-kaus, spanduk, dan aksi di banyak daerah di Indonesia.
Setelah KPU menetapkan pemenang Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mardani menyatakan gerakan #2019GantiPresiden tutup buku. Kini, Mardani menyerukan gerakan baru melalui Twitter: #KamiOposisi.
"Semangat mencintai negeri," tulis Mardani dalam postingan pertama #KamiOposisi dikutip Rabu (3/7).
Menurut Mardani, jika kontestasi demokrasi pilpres ini dimenangi 01, maka mereka menjadi penguasa. Lalu secara etika, 02 menjadi penyeimbang kekuasaan, bukan berbalik arah merasa menang sehingga ingin berkuasa.
"Jadi etikanya, jika 01 berkuasa, maka 02 menjadi penyeimbang. Jika 02 menang, 01 penyeimbang. Itu akan membuat sehat demokrasi, tidak akan terlihat lagi saling loncat pagar," ucap Mardani kepada kumparan.
Mardani menjelaskan, memang salah satu kubu harus istikamah berpolitik menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan. Melaksanakan fungsi check and balance sebagai oposisi yang kritis dan konstruktif.
"Oposisi adalah bagian dari cinta NKRI. Karena yang di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama mempunyai niat konstruktif yang sama untuk membangun negeri."
Mardani menilai oposisi bukan berarti hanya berlaku bagi partai politik, namun juga rakyat bisa oposisi. Fungsinya sebagai penyeimbang atas kekuasaan, melakukan pengawasan dan pengawalan agar pemerintahan berjalan sesuai koridor dan tidak sewenang-wenang.
"Rakyat yang menentukan, pihak yang akan diserahkan mandat kekuasaan pada suatu periode tertentu, di Indonesia selalu berubah-ubah, demikian di negara lain. Rakyat juga bisa menjaga dan mengawal dalam oposisi, jumlahnya periode ini 68 juta pemilih," paparnya.
"Dan tentu saja jumlah rakyat yang 'oposisi' bisa saja berubah dari angka 68 juta, hal tersebut itu bergantung pada situasi dan kondisi psikologis serta kebijakan pemerintah," tegasnya.