Mardani: Pemerintah Harus Transparan Garap IKN, Ada Peluang Mangkrak

Ketua DPP PKS, Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera. Foto: Dok. Istimewa

Presiden Jokowi telah resmi melantik Dhony Rahajoe, eks Managing Director President Office Sinarmas sebagai Wakil Kepala Otorita IKN pada Kamis (10/3). Meski sudah mundur, dikhawatirkan kedekatan Dhony dengan Sinarmas bisa memberikan keuntungan tertentu bagi perusahaan pengembang properti tersebut di proyek IKN.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut, agar tidak terjadi conflict of interest, diperlukan transparansi dalam menggarap IKN.

“Pemerintah mesti transparan dan jujur. Ini proyek besar dan berpola Roro Jonggrang. Peluang mangkrak ada. Makanya perlu transparan dan melibatkan publik untuk bersama mengawasi,” kata Mardani pada kumparan, Jumat (11/3).

Ketua DPP PKS ini mencontohkan, pemerintah bisa membuka akses pada publik terkait kelompok dan jejaring asal perusahaan yang bakal menangani proyek IKN. Ini dilakukan supaya konflik kepentingan bisa dicegah.

“Bukan hanya mengumumkan tapi membuka proses penunjukan dan rekam jejak mereka yang terlibat,” jelas Mardani.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (kiri) dan Wakil Kepala Dhony Rahajoe usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi memilih Dhony setelah mengunjungi proyek pembangunan BSD City di Tangerang Selatan. Mardani menilai, ada perbedaan antara pengembangan properti di BSD City dan IKN.

Ia mengingatkan, Dhony harus memastikan pengembangan IKN tidak berorientasi pada bisnis tapi kesejahteraan masyarakat.

"BSD membangun kota mandiri, tapi pure bisnis. Akses masyarakat kelas bawah tidak tampak dalam strategi pengembangan perumahan di banyak tempat," kata Mardani.

“Wajar masyarakat khawatir akan tersingkir dari proses pembangunan IKN. Pemerintah perlu benar-benar menjaga asas keadilan ini,” ungkapnya.

Mardani menjelaskan bahwa pemerintah perlu berdialog dan menawarkan win-win solution untuk mengambil hati warga sehingga proyek IKN dapat berjalan lancar. Ia mengingatkan pemerintah harus menepati janji melibatkan warga setempat dalam pengembangan ibu kota baru.

“Jangan karena IKN masyarakat setempat malah cuma jadi penonton,” pungkasnya.

===

Reporter: Dhania Anindyaswari Puspitaningtyas