Mardani Setuju Mahfud soal Kehidupan Komisioner KPU: Hidup Mewah Itu Penyakit

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama jajaran Komisioner KPU dan jajaran KPU Provinsi, kabupaten/kota memberikan keterangan pers terkait putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap di Gedung KPU, Jakarta (3/7/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, merespons pernyataan Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyoroti gaya hidup mewah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mengusulkan penggantian seluruh komisioner. Mardani mengakui bahwa Komisi II DPR juga memiliki pandangan kritis terhadap hal tersebut.

"Kalau di komisi II kadang-kadang evaluasi lebih keras dari itu karena kami mitra. Tetapi saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menengarai itu terjadi dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran," ujar Mardani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7).

Mardani menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena DPR selama ini hanya bisa membahas anggaran KPU pada tahap pertama dan tidak sampai ke tahap ketiga.

"Tentu ini menjadi catatan kita akan memanggil juga Sekjen KPU, dan lain-lain agar betul-betul memerhatikan itu," ucap dia.

Mardani juga menanggapi adanya dugaan penggunaan fasilitas mewah oleh komisioner KPU, ia mengungkapkan bahwa ada laporan mengenai penggunaan mobil dinas dan jet pribadi.

"Kalau di Komisi II diangkat [soal] mobil dinasnya 2 kalau enggak salah, pernah menggunakan jet pribadi. Buat kami mereka [KPU] menjawab tentang jet pribadi karena ada beberapa titik yang harus dikejar kata mereka. Jadi mereka tidak bisa menggunakan pesawat umum," imbuh dia.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera hadir pada acara aksi bela Palestina di depan Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (1/6/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Terkait usulan Mahfud untuk mengganti seluruh komisioner KPU, Mardani menegaskan bahwa prosedur penggantian tidak bisa dilakukan sembarangan.

"Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku. Tentu ini buat saya tamparan bagi kita semua wabilkhusus Komisi II agar betul-betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas dalam memilih para komisioner KPU," jelas Mardani.