Mardani: TNI-Polri Isi Jabatan ASN Tetap Harus Dibatasi

Politikus PKS sekaligus anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera di depan kantor KPU RI, Senin (8/5/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN jadi polemik karena membuka kembali peluang TNI-Polri mengisi jabatan ASN. Banyak pihak yang khawatir aturan ini menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Kritik itu juga datang dari anggota Komisi II DPR dari PKS, Mardani Ali Sera. Bagi Mardani, pemerintah harus tetap memperhatikan semangat reformasi yang justru menghilangkan dwifungsi ABRI ini.

"Ini kan amanat reformasi kita harus betul-betul jalankan Pak Menteri agak ada indikasi migrasi dari teman-teman Polri khususnya. Kalau kita list Pak Ketua mereka yang masuk eselon 1 dan 2 di wilayah sipil banyak sekali," kata Mardani dalam raker dengan MenPANRB di ruang rapat Komisi II, dikutip Jumat (15/3).

Sejumlah anggota TNI dan Polri usai mengikuti apel pasukan pengamanan demo 11 April di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (11/4/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

(Dwifungsi ABRI merupakan istilah yang populer di masa orde baru. Dwifungsi ABRI memiliki pengertian TNI dan Polri memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara)

Ketua DPP PKS itu menilai, aturan yang ada saat ini memang memungkinkan TNI-Polri mengisi jabatan sipil, misalnya di Kementerian Pertahanan. Tapi, cukup pada posisi yang diperbolehkan saja tidak untuk melebar ke jabatan lain.

"Kita memang tetap terikat pada aturan ada slot-slot yang boleh tapi mungkin kita harus tegas di luar itu urusan sipil memang sebaiknya urusan sipil diserahkan ke teman-teman sipil yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI-Polri," ucap dia.