Mardani Usul Jokowi Rampingkan Kabinet: 25 Kementerian, Kemenhan-PUPR Jadi Satu

Mardani Ali Sera. Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sempat memarahai para menterinya yang dinilai masih bekerja biasa di tengah pandemi corona. Jokowi pun mengancam akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengusulkan apabila reshuffle jadi dilakukan, kabinet perlu dirampingkan. Menurutnya, 34 lembaga kementerian yang ada saat ini terlalu gemuk dan sulit untuk melakukan koordinasi.

"Dari sudut aktor wajar juga Pak Jokowi marah tapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah Pak Jokowi sendiri. Ketika pemerintahan periode kedua dibentuk saya sudah mengusulkan agar Kementerian tidak 34. (Cukup) 20-25 itu udah maksimal," kata Mardani dalam diskusi online bertajuk 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu (4/7).

"Jangankan antar-kementerian, antar-dirjen saja sinergi dan kolaborasinya kadang-kadang susah, apalagi antar-kementerian. Apalagi di negara maju selalu slim. Reformasi birokrasi ditandai dengan miskin struktur, kaya fungsi," tutur dia.

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto/Pool

Untuk itu, kata Mardani, sebaiknya Jokowi mulai memikirkan perampingan lembaga kementerian. Kemudian, ia mencontohkan Kemenhan, Kementerian Energi (ESDM), dan Kementerian PUPR dijadikan satu, agar pembangunan infrastruktur menjadi lebih baik.

"Usul saya sekarang ini, sekarang saatnya Pak Jokowi me-reset pemerintah. Tiga hal yang di-reset pertama pemerintah pusat, jumlahnya dikurangi. Misalnya gini, Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi, dengan Kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar biasa sekali," ucapnya.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Lalu, Mardani juga mengusulkan Kemendagri dan Kemensos menjadi satu. Menurutnya, penyatuan sejumlah kementerian akan berdampak pada penggunaan anggaran yang tepat dan mempermudah tugas Jokowi sebagai Presiden.

"Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. Ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar, berani enggak Pak Jokowi?" ungkap anggota komisi II DPR itu.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Wapres Ma'ruf Amin (kanan) memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Terkait reshuffle kabinet, Mardani mengatakan, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Yang jelas, ia menegaskan sikap PKS tetap berada di luar pemerintahan alias oposisi. Menurutnya, apabila Jokowi tak serius melakukan reshuffle dalam waktu sepekan ini, maka itu hanya ancaman yang menjadi isu belaka.

"Kita nunggu Pak Jokowi mau reshuffle monggo, mau kecilin struktur pemerintahan monggo. Kita serahkan kepada Jokowi. PKS oposisi, kita akan awasi biar publik dapatkan haknya. Saya enggak mau suuzon, kalau seminggu ini enggak ada kabar omdo (omong doang)," tandas dia.

————-----------------------

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona