Mardiono Tawarkan Suharso Posisi Majelis Pertimbangan PPP: Beliau Belum Berkenan

PPP kubu Mardiono serahkan SK baru Kemenkumham ke KPU RI, Senin (12/9/2022). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan sudah bertemu dengan Suharso Monoarfa. Pertemuan itu terjadi pada Senin (12/9) malam.

Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai arah politik PPP ke depan. Selain itu, Mardiono juga menawarkan Suharso untuk menduduki jabatan di Majelis Pertimbangan PPP.

"Ya, tentu kalau nanti beliau berkenan, ya, tentu, tentu kita akan sampaikan itu. Termasuk saya juga semalam bertemu kemudian saya sampaikan juga [di Majelis Pertimbangan] tapi beliau belum berkenan. Nanti, ya, kita tentukan waktunya [kalau] beliau sudah berkenan," kata Mardiono kepada wartawan, Selasa (13/9).

Mardiono pun memuji Suharso sebagai kader senior dengan pengalaman berpolitik di PPP berpuluh tahun. Sehingga, Suharso bisa menempati posisi apa pun di DPP PPP.

"Jadi apa pun kita tetap ada di PPP. Bisa di dalam struktur, bisa di luar struktur, bisa ditempatkan sesuai dengan di dalam struktur itu. Saya pikir semua kader itu sudah tahu," ujarnya.

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (tengah) berserta jajaran pengurus berfoto bersama pada pembukaan Mukernas III Dewan Pimpinan Pusat PPP di Bogor, Jawa Barat. Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO

Lebih lanjut, Mardiono menegaskan tidak ada konflik atau perpecahan di internal PPP. Menurutnya, pemberhentian Suharso sebagai Ketua Umum PPP karena tanggung jawab yang dia pikul sebagai pimpinan partai sekaligus menteri kabinet pemerintahan sangat berat.

"Memang yang ada itu kita kader-kader itu berpikir bahwa beban berat yang sekarang dipikul oleh beliau itu supaya tidak tersentralisir di beliau. Karena beliau sedang menghadapi tugas negara untuk menghadapi KTT G20. Itu juga beliau memiliki tugas terbesar, perannya ada di G20 itu," ungkapnya.

"Kemudian dalam tugas sebagai Menteri Bappenas juga sama. Yang beliau harus kadang-kadang meninggalkan Indonesia, meninggalkan dalam negeri untuk keluar negeri. Nah, itu bisa berhari-hari, bisa 10 hari, bisa 2 minggu, sehingga supaya beliau tidak memiliki beban yang berat itu," lanjutnya.

Ia kembali menegaskan tidak ada konflik di internal PPP.

"Jadi kalau kemudian di masyarakat diasumsikan bahwa terjadi konflik itu tidak. Sebenarnya di PPP tidak ada konflik. Kalau ada konflik, maka proses yang dilakukan 3 bulan ini mungkin akan mengemuka di publik," pungkasnya.