Ma'ruf Amin: Anggaran Stunting Jangan Digunakan Untuk Hal Lain

6 Juli 2023 22:16 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Hari Keluarga Nasional ke-30, Kamis (6/7/2023). Foto: Dok. BPMI Setwapres
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Hari Keluarga Nasional ke-30, Kamis (6/7/2023). Foto: Dok. BPMI Setwapres
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Anggaran program yang tidak tepat sasaran beberapa kali menjadi sorotan Presiden Jokowi. Bahkan, Jokowi secara spesifik menyebut anggaran untuk stunting lebih banyak dipakai untuk perjalanan dinas.
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga turut bicara terkait hal tersebut. Menurutnya, setiap kementerian telah memiliki klasifikasi anggaran stunting. Dia meminta anggaran tersebut tak boleh digunakan untuk hal lain.
"Ya, anggarannya itu yang ada di berbagai kementerian dan lembaga kita minta diberi tanda bahwa ini stunting. Jadi sehingga anggaran yang di kementerian dan lembaga itu tidak boleh digunakan untuk yang lain," kata Ma'ruf di Desa Rimba Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (6/7).
Ilustrasi anak stunting. Foto: Shutterstock
Hingga saat ini, pemerintah masih mengejar target menurunkan stunting hingga 14% di tahun 2024. Ma'ruf juga mendorong berbagai pihak baik pemerintah daerah turut terlibat mensukseskan target tersebut.
"Kemudian melakukan gerakan yang melibatkan semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kemudian juga swasta untuk ikut bergerak, kemudian juga perorang-orangan yang disebut orang tua asuh dan menggerakkan semua unsur termasuk generasi muda, remaja, TNI-Polri," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut, untuk percepatan penurunan stunting pihaknya terus menjalankan 5 Pilar Stranas; membangun komitmen, sosialisasi yang masif, konvergen, penyediaan pangan yang cukup, dan pendataan dan evaluasi.
"Sedangkan yang kedua, kita memang masih bisa optimis saya kira karena 2021 ke 2022 itu masih pandemi dan waktu itu belum sepenuhnya dengan Perpres, sementara di tahun 2023 ini sudah insyaallah sudah tidak pandemi dan sudah dengan Perpres Pak Wapres sebagai Ketua Pengarah," kata Hasto.
"Dan kita sudah koordinasi terus. Insyaallah kalau dulu sebelum Perpres dan pandemi 2,8 [persen], arahan Wapres 3,8 [persen] kita masih boleh optimis. Insyaallah kita bisa mencapai 3,8 [persen] sehingga 2024 itu mencapai 14 persen," lanjutnya.
ADVERTISEMENT