Ma'ruf Amin Minta Belanda Sampaikan Maaf Resmi soal Perbudakan ke Indonesia

23 Desember 2022 14:11 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wapres Ma'ruf Amin. Foto: Dok. Setwapres
zoom-in-whitePerbesar
Wapres Ma'ruf Amin. Foto: Dok. Setwapres
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Belanda menyampaikan maafnya secara resmi kepada Pemerintah Indonesia terkait praktik perbudakan di masa kolonialisme.
ADVERTISEMENT
Komentar Ma'ruf disampaikan usai awal pekan ini Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyampaikan permintaan maaf secara umum, terkait praktik perbudakan negaranya di daerah eks jajahan.
Menurut Ma'ruf lebih baik Belanda meminta maaf secara detail termasuk kepada Indonesia. Setelah itu baru Pemerintah Indonesia bisa merespons.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Foto: REUTERS / Eva Plevier
"Ya kalau dia [PM Belanda] memang [meminta maaf soal perbudakan] itu ajukan saja resmi kepada pemerintah, nanti pemerintah akan merespons, seperti apa responsnya kan. Nanti pemerintah akan memperbincangkan itu," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya saat di sela kunjungannya ke Nusa Dua, Bali, Jumat (23/12).
Ma'ruf menambahkan, permintaan maaf yang sudah disampaikan Rutte masih kurang jelas maksud dan tujuannya.
"Jadi kalau tidak jelas, belum resmi, ya itu kan sampaikan saja kepada pemerintah, nanti pemerintah akan merespons seperti apa. barangkali itu," kata Ma'ruf.
ADVERTISEMENT
Permintaan maaf yang disampaikan Rutte disiarkan di seluruh negeri dari kantor arsip nasional Nationaal Archief (NA). Ia mengakui Belanda mendapat untung dari perbudakan di negara jajahan.
"Hari ini saya minta maaf. Selama berabad-abad negara Belanda dan perwakilannya telah membiarkan dan melakukan perbudakan dan mendapat untung darinya," tutur Rutte, dikutip dari Reuters, Selasa (20/12).
"Benar bahwa tidak seorang pun yang hidup hari ini menanggung kesalahan pribadi atas perbudakan [namun] negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan luar biasa yang telah dilakukan terhadap mereka yang diperbudak dan keturunan mereka," tambahnya.
Sejumlah kelompok di negara-negara eks jajahan Belanda menentang permintaan maaf Rutte. Mereka mengatakan, pernyataan ini harusnya terucap dari Raja Belanda, Willem-Alexander.