Ma'ruf Amin: Semua Badan Publik Harus Terbuka dengan Kritik

Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadiri acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021. Foto: Dok.KIP

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kepada seluruh lembaga negara dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan terbuka akan segala informasi dan siap menerima kritik.

Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 yang digelar secara daring.

"Semua badan publik juga harus terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Sikapilah kritik dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis," ujar Ma'ruf dalam sambutannya, Selasa (26/10).

Soal keterbukaan informasi lembaga negara itu pun menurutnya telah tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Aturan itu, menurut Ma'ruf menyiratkan arti penting keterbukaan informasi bagi masyarakat. Di mana hal itu diyakininya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memantau sejauh mana kinerja lembaga negara saat ini.

"Semua badan publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis," ucap Ma'ruf.

Tak hanya itu, seiring dengan berkembangnya kondisi zaman, Ma'ruf juga mendorong agar seluruh lembaga negara terus berinovasi dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Pengembangan teknologi ke arah cloud computing, social media, mobile technology disebutnya dapat jadi solusi penyampaian informasi publik yang jauh lebih efektif saat ini. Karenanya dia mendorong agar seluruh badan publik mampu bertransformasi menuju era digital secara lebih cepat dan masif.

"Pemerintah juga berupaya melakukan pemenuhan dan pemerataan informasi diseluruh tanah air, langkah-langkah perbaikan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien misalnya dengan penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi melalui system layanan informasi berbasis digital serta mengedepankan sarana prasarana yang mudah diakses masyarakat," kata Ma'ruf.

"Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh badan publik untuk terus mengembangkan informasi baru agar masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah," lanjut dia.

Bila proses tersebut dapat berjalan, ia meyakini keterbukaan informasi dapat berjalan lebih baik ke depan dan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana penilaian paling baik bagi publik terhadap kebijakan yang ada.

"Dengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan partisipasi masyarakat makin meningkat dalam proses kebijakan publik. Di sinilah mekanisme checks and balances terbangun dengan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik guna terciptanya kebijakan yang kredibel dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas," tutupnya.