Maruf Amin: Seperti COVID-19, Korupsi Juga Musibah Global

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat kunjungan di Universitas Alma Ata Yogyakarta di Kabupaten Bantul, Senin (24/10/2022). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat kunjungan di Universitas Alma Ata Yogyakarta di Kabupaten Bantul, Senin (24/10/2022). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengungkapkan bahwa korupsi merupakan musuh semua negara, seperti halnya COVID-19. Sebab, menurut dia, korupsi menjadi penghambat sejumlah pencapaian yang seharusnya dapat diraih oleh negara.

Korupsi diyakini Ma'ruf jelas akan makin memperburuk kondisi negara yang tengah bangkit akibat gempuran pandemi selama dua tahun belakangan.

”Sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan COVID-19, korupsi juga merupakan musibah global. Seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian kita," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara Hakordia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12).

”Situasi sulit yang tengah kita hadapi sekarang, akan semakin terasa berat dengan perilaku koruptif,” sambungnya.

Ma'ruf lantas mencontohkan beberapa tindak rasuah yang dinilai dapat berdampak masif terutama bagi kesejahteraan rakyat. Salah satunya yakni korupsi pada pelayanan air dan tanah yang dianggap akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan.

Demikian pula, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas. Hal tersebut dinilai dapat menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral.

”Oleh karena itu, segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif,” ucap Ma'ruf.

Ilustrasi tahanan KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Korupsi kebijakan mengubah alokasi sumber daya dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik, dibajak demi memuaskan oligarki. Akibatnya, kemelaratan menjadi hamparan negeri,” lanjut dia

Atas dasar permasalahan itulah, Ma'ruf menyebut pemerintah membutuhkan dukungan untuk menyukseskan program prioritas pembangunan agar tidak lagi terhambat oleh adanya korupsi.

Program itu antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem jaminan sosial, dan peningkatan sistem kesehatan nasional. Termasuk pula, agenda revitalisasi pariwisata dan UMKM, hilirisasi industri, transisi energi, serta pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan Ibu Kota Nusantara.

"Perjuangan kita untuk pulih dari krisis, yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil kita menangkan apabila kita menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dan bebas dari korupsi," kata Ma'ruf.

"Sumber daya yang bernilai tinggi mesti kita kelola dan gunakan demi kepentingan rakyat, bukannya malah memperkaya individu, kelompok, atau pun korporasi," pungkasnya.