Ma'ruf Amin: Tak Ada Larangan Keras Mudik, Konsekuensi Ada di Daerah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan teleconference dengan wartawan. Foto: Dok. KIP

Wapres Ma'ruf Amin menggelar rapat teleconference dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengenai update penanganan virus corona. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat Jabar yang berada di Jabodetabek agar tidak mudik di tengah wabah COVID-19.

"Apa langkah yang diambil saat mengedukasi masyarakat supaya bisa menghambat?" ujar Ma'ruf saat teleconference virtual, Jumat (3/4).

Sosialisasi penting apalagi setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait mudik Lebaran. Karena pemerintah tidak melarang mudik, Ma'ruf menekankan sosialisasi soal bahaya mudik harus ditingkatkan.

"Kebijakan mudik kan memang sudah ditetapkan, itu diimbau untuk tak mudik tapi enggak ada larangan. Dalam arti larangan semacam larangan yang keras, karena konsekuensi ini ada pada daerah2 penerima," lanjut Ma'ruf.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di command center penanganan virus corona Pemprov Jabar. Foto: Dok. Humas Pemprov Jabar

Lebih lanjut, ia menjelaskan dampak dari mudik di tengah wabah virus corona paling berat akan dirasakan daerah-daerah penerima. Sebab, potensi penyebaran virus diprediksi akan melonjak di daerah penerima.

"Bukan hanya yang mudik dari Jakarta. Mulai ada yang mudik dari Malaysia, TKI yang mudik. Ini harus dipersiapkan dengan baik," jelas Ma'ruf.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan tidak melarang mudik. Bagi mereka yang tetap ingin mudik, ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Misalnya, pemudik harus mengikuti isolasi atau karantina mandiri di kampung masing-masing selama 14 hari.

Kemudian, akan ada aturan mengenai duduk di bus. Satu baris bus yang biasanya diisi dua orang hanya akan diisi satu orang saja. Pemerintah juga telah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat kelas bawah di tengah wabah corona.

------