Ma'ruf: Biaya Menampung Pengungsi Rohingya Besar, UNHCR Bertanggung Jawab

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) didampingi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menghadiri perayaan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) di Jakarta, Senin (18/12/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Pemerintah menyatakan akan menampung sementara pengungsi Rohingya yang dalam beberapa waktu belakangan terus masuk ke wilayah Indonesia.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, meski keputusan tersebut diambil atas dasar kemanusiaan, dibutuhkan biaya yang besar untuk menampung mereka sementara.

"Tetapi tentu ini juga memerlukan biaya besar, karena itu kita berkoordinasi dengan UNHCR yang bertanggung jawab," kata Ma'ruf di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

Petugas melakukan pendataan terhadap imigran Rohingya yang baru terdampar di Desa Blang Raya, Kabupaten Pidie, Aceh, Minggu (10/12/2023). Foto: Ampelsa/Antara Foto

Ma'ruf menyebut, pemerintah tengah mempelajari kenapa pengungsi Rohingya tetap datang ke Indonesia meski Indonesia tidak termasuk dalam negara ketiga yang diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951.

"Tapi di sini menurut informasi itu ada TPPO juga. Nah, ini yang harus dicegah jangan sampai nanti ke depan menjadi masalah yang berlanjut," tegasnya.

Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan UNHCR untuk mencari lokasi penampungan sementara supaya tidak mengganggu masyarakat lokal.

"Kemudian juga mencegah kemungkinan terjadinya adanya usaha untuk mendatangkan oleh sindikat TPPO yang diduga ada di belakang kedatangan Rohingya itu. Kita akan mewaspadai itu," pungkasnya.