Ma'ruf Respons Luhut soal OTT: Kalau Pencegahan Belum Berhasil, Perlu Penindakan

21 Desember 2022 11:40 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wapres Ma'ruf Amin dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat acara pencanangan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik di Istana Wakil Presiden, Senin (05/12). Foto: Dok. KemenPANRB
zoom-in-whitePerbesar
Wapres Ma'ruf Amin dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat acara pencanangan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik di Istana Wakil Presiden, Senin (05/12). Foto: Dok. KemenPANRB
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara terkait pernyataan Menko Marinves Luhut B Pandjaitan yang menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK membuat jelek nama negara Indonesia.
ADVERTISEMENT
Ia menyebut penindakan masih tetap diperlukan jika pada praktiknya pendidikan dan pencegahan korupsi tak dapat berjalan maksimal. Tetapi sebaliknya, penindakan dapat dikurangi jika pencegahan yang dicanangkan berhasil.
"Korupsi itu seperti sudah dirumuskan KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan, ini sangat berkorelasi. Jadi kalau pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil, mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim ya," ujar Ma'ruf saat ditemui usai menghadiri acara Penganugerahan Revolusi Mental, Rabu (21/12).
"Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya akan ada penindakan," sambungnya.
Agar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK tak dijadikan jalan utama untuk menekan angka korupsi, Ma'ruf menilai penting untuk memaksimalkan upaya pencegahan yang ada.
ADVERTISEMENT
"Jadi ini supaya tidak lagi terjadi penindakan, maka ya supaya lebih maksimal di pendidikan dan pencegahan," ucap Ma'ruf.
Ma'ruf meyakini pemberantasan korupsi Trisula, yakni penindakan, pencegahan dan pendidikan. Bukan mengeliminasi salah satunya.
"Secara menyeluruh, ini memang yang dilakukan oleh dunia di mana pun, termasuk KPK itu menggunakan pendekatan trisula itu yaitu pendidikan pencegahan dan penindakan," pungkasnya.
Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan Usai Hadiri Acara Stranas PK, Jakarta, Selasa (20/12/2022). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
Sebelumnya, Luhut meminta KPK untuk tidak mengandalkan upaya penindakan atau OTT dalam menekan angka korupsi yang terjadi.
Hal itu disampaikan Luhut saat menyampaikan sambutan di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang digelar Stranas PK.
Ia mengatakan, seluruh pengadaan sebaiknya didigitalisasi agar pencegahan korupsi bisa dilakukan.
"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah kita, OTT-OTT itu kan ndak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget," ucap Luhut.
ADVERTISEMENT
"Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah, kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap-tangkap, itu enggak bagus juga, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya nggak akan bisa main-main," kata Luhut.