Ma'ruf soal KPU Dianggap Tak Layak Selenggarakan Pilkada: Dikuatkan Saja

Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2024. Foto: BPMI Setwapres

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai KPU tidak layak menyelenggarakan Pilkada 2024.

Sebab, DKPP telah menetapkan Hasyim Asy'ari bersalah atas kasus pelanggaran etik dan diberhentikan.

Ma'ruf mengatakan ketika ada pihak di KPU ada yang kena kasus, maka tidak seharusnya pihak lain terdampak. Sehingga, seharusnya ada penguatan KPU.

"Ya, makanya dikuatkan saja. Hal-hal yang masih kurang dibetulkan. Sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan," kata Ma'ruf usai peresmian infrastruktur di Jawa Barat, Selasa (9/7).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama jajaran Komisioner KPU dan jajaran KPU Provinsi, kabupaten/kota memberikan keterangan pers terkait putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap di Gedung KPU, Jakarta (3/7/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Ia menegaskan, penyelenggaraan pilkada lebih penting.

"Kalau ada yang perlu ditambah yang satu keluar ini tambah dengan apa yang ada. Penyelenggaraan Pilkada itu lebih penting," ungkapnya.

Ma'ruf kemudian mengatakan, kerja KPU adalah kerja tim, bukan kerja perorangan. Sehingga jika ada yang bersalah, pihak yang bersalah yang harus dihukum.

"Ketika ada oknum kemudian terkena kasus tidak berarti seluruhnya terkena, yang bersalah saja. Karena masalah pilkada, kan, sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru karena proses hukum," pungkasnya.