Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
PerbesarADVERTISEMENT
Akhir-akhir ini publik dikejutkan dengan kemunculan beberapa kerajaan yang dibentuk oleh masyarakat. Di antaranya adalah Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire .
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut kehadiran kerajaan-kerajaan itu tidak menjadi masalah selama masih bersifat komunitas budaya dan tidak melanggar hukum.
"Sepanjang tidak melanggar dan tidak menyimpang, dan tidak merugikan pihak lain, tidak ada tindak pidananya. Tapi kalau sudah (ada penyimpangan), nanti dilihat ada penyimpangan tentu harus dibubarkan. Harus dilarang, ya," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).
Apalagi sebetulnya ada perkumpulan khusus raja-raja dan sultan nusantara yang memang diakui oleh pemerintah. Bahkan meski sudah masuk dalam perkumpulan tersebut, para raja dan sultan nusantara tidak memiliki kekuasaan apa pun dalam pemerintahan.
"Itu pun tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki pengakuan dalam arti (pemerintahan) kerajaan, tapi lebih kepada peninggalan budaya. Kecuali Yogyakarta yang masih diakui dan sultannya masih jadi Gubernur DIY," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Kerajaan pertama yang viral dan jadi perbincangan publik adalah Keraton Agung Sejagat. Kerajaan yang berada di Dusun Pogung, Desa Juru Tengah, Purworejo, Jawa Tengah itu dipimpin oleh Toto Santoso Hadiningrat sebagai raja. Untuk bergabung, masyarakat harus mengeluarkan uang Rp 2 juta hingga Rp 30 juta.
Sementara Sunda Empire dipimpin oleh HRH Ki Ageng Ranggasasana selaku Petinggi Sunda Empire. Ia menyebut, Sunda Empire merupakan lembaga tingkat dunia yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan dan mewujudkan perdamaian dunia.