Masa Depan Kelautan Indonesia dan Pentingnya Perjanjian BBNJ, Apa Itu?

Menapaki 320 anak tangga untuk sampai ke puncak dan menyaksikan langsung pesona keindahan gugusan karang di atas air laut yang berwarna biru. Foto: Aria Sankhyaadi/kumparan

Pemerintah Republik Indonesia baru saja menandatangani perjanjian BBNJ di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Perjanjian itu menjadi tonggak penting bagi masa depan kelautan Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Rabu (20/9). Dilakukan di sela rangkaian pertemuan bilateral dan agenda sampingan pada Sidang ke-78 Majelis Umum PBB.

“Saya menandatangani Perjanjian BBNJ atas nama Pemerintah Indonesia,” ujar Retno dikutip dari Antara.

Menurut dia, perjanjian BBNJ sangat penting bagi Indonesia. RI sudah aktif terlibat dalam negosiasi perjanjian BBNJ yang sudah berlangsung sejak 2004 atau sekitar 20 tahun lalu itu.

Ia mengatakan bahwa Indonesia konsisten menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang atas hak dan kewajiban setiap negara terhadap perairan internasional yang merupakan warisan bersama umat manusia.

Lantas, Apa Itu BBNJ?

Nama lengkap perjanjian yang ditandatangani Menlu sebenarnya ialah Agreement under UNCLOS on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction.

Namun, nama perjanjian itu disederhanakan menjadi Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) atau Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Luar Yurisdiksi Nasional.

Mengatur konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berada di luar yurisdiksi nasional atau di laut lepas.

Lantas, Apa Pentingnya?

Anggota Mitra Binaan menunjukkan kawasan konservasi terumbu karang hasil penanaman Badak LNG di perairan laut Bontang, Kalimantan Timur. Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Tahukah kamu? Lebih banyak luas lautan dibanding daratan di bumi ini. Bahkan, diperkirakan perbandingannya mencapai 70:30.

Masih banyak spesies yang belum diketahui. Khususnya yang berada di dasar laut atau di lingkungan benthic.

“Diperkirakan dari 98 persen spesies yang kita ketahui, 98 persennya itu dari dasar laut (benthic). Tetap saja more spesies di benthic. Jumlahnya melebihi spesies darat laut digabung,” kata cofounder and senior advisor of the Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Andreas Aditya Salim.

“Yang kita pikir udah banyak itu baru 2 persen,” sambung Andreas dalam acara media briefing membahas BBNJ di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta, Rabu (29/11).

IOJI menggelar Media Briefing terkait perjanjian konservasi keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional. Foto: Dok: IOJI

IOJI menaruh perhatian besar dalam perjanjian BBNJ. Salah satu yang disorot ialah soal spesies di kawasan benthic tersebut atau bentos. Khususnya di kawasan dasar laut lepas yang kemudian diatur dengan BBNJ.

Banyak organisme yang hidup di kawasan tersebut, bahkan sangat bernilai. Organisme itu disebut Marine Genetic Resources (MGR).

“Itu elemen penting dalam BBNJ,” ujar Andreas.

Aneka Ragam Biota Laut yang Terdapat di Ekosistem Terumbu Karang PLTU Celukan Bawang. Foto: Dok: Yayasan Bumi Hijau Indah

BBNJ mengatur pemanfaatan sumber daya keanekaragaman hayati di laut lepas. Termasuk pembagian keuntungan serta alih teknologi laut. Sehingga, terjadi kesetaraan di antara sejumlah negara.

Jadi, sumber daya di laut lepas itu tidak hanya dimanfaatkan negara maju yang mempunyai kemampuan untuk menjelajah hingga ke sana.

“Kenapa penting BBNJ? Kalau tidak ada, yang berlaku hukum rimba, yang bisa ke sana negara kaya ya dia yang ambil. Kalau ada dampaknya tidak bisa diminta tanggung jawab karena tidak ada dasar hukumnya,” papar Andreas.

Selain itu, BBNJ dinilai menjadi instrumen kunci untuk penetapan area konservasi di luar wilayah yurisdiksi nasional.

Potensi Miliaran Dolar AS

Selain menjadi instrumen kunci untuk penetapan area konservasi, BBNJ penting karena keanekaragaman hayati di laut lepas menyimpan potensi ekonomi yang sangat tinggi. Bahkan hingga miliaran dolar AS.

Misalnya potensi untuk bahan kendaraan listrik hingga terkait farmasi.

“Jika ada potensi ekonomi, maka tata kelola diperlukan agar tak ada ketidakadilan,” kata Andreas.

IOJI menggelar Media Briefing terkait perjanjian konservasi keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional. Foto: Dok: IOJI

Direktur IOJI, Grace Binowo, menambahkan soal potensi ekonomi tersebut. Ia memaparkan banyak potensi yang berada di laut lepas itu.

Mulai dari penelitian untuk pengobatan kanker otak hingga bahan untuk skin care.

“Moisturizing cream yang ada sekarang paling mahal adalah diambil dari deep sea water,” ujar Grace.

Selain itu, ada juga misalnya bahan baku untuk vaksin, suplemen seperti vitamin, hingga sumber makanan baru.

“Diperkirakan (nilainya) billions of dollar,” ucap Grace.

Grace kembali menekankan soal pentingnya BBNJ terhadap kesetaraan dan keadilan. Misalnya saja, ada negara atau perusahaan swasta yang mau melakukan penelitian di BBNJ. Maka mereka harus melapor ke badan Clearing House Mechanism (CHM) yang akan dibentuk Conference of Party (COP).

“Minimal 6 bulan sebelum dimulainya ekspedisi,” kata Grace.

Setelah pengambilan MGR pun maka tetap harus melapor kepada Clearing House Mechanism. Termasuk laporan mengenai informasi MGR tersebut. Laporan itu maksimal 1 tahun setelah ekspedisi

“Misalnya perusahaan farmasi (ambil MGR), ‘wah ini bagus nih buat vaksin’, maka harus lapor ke Clearing House,” kata Grace.

Apa Relevansi BBNJ dengan Indonesia?

Keindahan bawah laut Bunaken. Foto: soft_light/Shutterstock

Indonesia termasuk 17 besar negara dengan megabiodiversty di dunia. Dengan kata lain, Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati laut yang sangat besar.

Menurut Grace, Indonesia mempunyai 21 tipe ekosistem utama yang terbagi dalam 74 tipe vegetasi. Maka, Indonesia dinilai sangat berkepentingan.

Selain itu, Grace juga menyinggung jumlah taksonom di Indonesia. Indonesia hanya punya 80 taksonom. Namun, hanya 10 orang yang meneliti biota laut, dan hanya dua di antaranya yang senior.

“Kesempatan menambah taksonom,” ujar Grace.

Lalu, Apa Selanjutnya?

Setelah penandatanganan BBNJ oleh Menlu, maka selanjutnya ialah meratifikasinya.

IOJI mencatat sudah ada 83 negara anggota (termasuk Uni Eropa) yang telah menandatangani perjanjian BBNJ. Setelahnya, mereka bakal meratifikasi perjanjian tersebut di negara masing-masing.

Grace menyebut perjanjian BBNJ akan mulai efektif berlaku 120 hari setelah penyerahan instrumen ratifikasi yang ke-60.

Target perjanjian BBNJ dapat efektif berlaku di konferensi kelautan PBB di Nice, Prancis, Tahun 2025.

Langkah IOJI

Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas, Achmad Santosa saat Konferensi pers terkait intrusi kapal ikan asing di Perairan Natuna Utara di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/4). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Sebagai lembaga yang mengadvokasi kebijakan tata kelola kelautan di Indonesia, IOJI menilai positif adanya perjanjian BBNJ.

Pendiri dan Chief Executive Officer Mas Achmad Santosa menyebut IOJI mendorong adanya kesadaran mengenai pentingnya BBNJ. Khususnya di kalangan pemangku kebijakan, terkait proses ratifikasi.

“Awerness sangat penting bagi pelaku politik decision maker, UU perjanjian internasional kita untuk isu lingkungan harus lewat UU,” ujar dia.

“IOJI memang merencanakan mengembangkan raising awerness di pemangku kebijakan,” sambungnya.

Ia pun menyebut akan ada gerakan dari IOJI terkait hal tersebut. Gerakan itu direncanakan setelah gelaran Conference of the Parties 28 (COP-28) Dubai, Uni Emirat Arab pada 30 November - 12 Desember 2023.

“Desember setelah COP kita akan munculkan,” pungkas dia.