Masinton: DPP PDIP Beri Sanksi Peringatan Keras ke Dewan Kolonel

Masinton Pasaribu, anggota DPR RI. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Politikus PDIP sekaligus Anggota DPR Masinton Pasaribu mengungkap telah mendapat teguran keras dari DPP partainya terkait Dewan Kolonel. Masinton adalah salah satu anggota yang gencar menyuarakan 'dewan' pendukung Ketua DPR Puan Maharani itu.

Masinton mengatakan ia mendapat surat peringatan dan sanksi teguran keras. Sebab Ketum Megawati Soekarnoputri mengingatkan Dewan Kolonel tak ada dalam AD/ART partai.

"Ya sudah dikasih surat. [Sanksi] peringatan keras dan terakhir. Ya kan enggak apa-apa, biasa aja. Terima surat peringatan bagian dari organisasi. Tapi kami ya sejak awal support Mbak Puan Ketua DPR atau DPP," kata Masinton usai menghadiri diskusi rilis survei IPO di Jakarta, Rabu (26/10).

Meski begitu, ia mengaku belum mendapat panggilan resmi ke DPP. Lain dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo (FX Rudy) yang telah dipanggil ke DPP di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (24/10).

Ganjar dipanggil atas pernyataan siap nyapres, sementara FX Rudy dipanggil karena mendukung pernyataan Ganjar.

Lebih lanjut, Masinton beranggapan Dekol sebetulnya tak melanggar AD/ART partai karena bukan organisasi resmi.

"Dekol itu kan enggak ada dalam struktur, bukan organisasi dalam organisasi. Ya itu kelompok kecil yang selama ini support Mbak Puan baik sebagai Ketua DPR atau Ketua DPP. Kalau terlembaga ya iya lah [langgar]. Itu kumpul-kumpul aja support Mbak Puan," papar dia.

"Ya kasih surat [sudah]. Enggak tahu [bakal dipanggil DPP atau tidak]," jelas dia.

Usai ditegur, Masinton memastikan ia akan patuh pada aturan partai. Meski ia akan tetap mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden di 2024, selagi menunggu keputusan Megawati

"Kami tegak lurus dan patuh organisasi. Kongres mandatkan ke Ibu Ketum [soal] capres-cawapres. [Tapi] kami doakan Mba Puan jadi presiden. Masa enggak boleh doakan kader, Ketua DPR?" pungkas dia.

Ketua DPP bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun (kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyanto (kanan) usai memberikan surat sanksi di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (26/10/2022). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai PDIP Komarudin Watubun mengatakan bagi Dewan Kolonel, sanksi lisan keras dan terakhir diberikan karena melanggar AD/ART partai. Komarudin menyebut, saat ini sudah dilakukan pemanggilan terhadap beberapa Dewan Kolonel untuk memberikan klarifikasi.

“Yang berat di Dewan Kolonel itu adalah membuat organisasi di luar aturan organisasi kita, AD/ART partai, tapi itu berat tindakannya,” ungkap Komarudin.

“Ini kita sedang persiapkan untuk panggil gelombang berikutnya, tertibkan semua tanpa terkecuali,” tegas Komarudin.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan Masinton akan dipanggil. Adapun anggota Dewan Kolonel lainnya seperti Johan Budi hingga Trimedya Pandjaitan.

“Sama seperti yang pernah kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan Dewan Kolonel antara lain Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton, Prof Hendrawan dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tak terlibat langsung kami akan panggil lakukan klarifikasi,” ungkap Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10).