Masinton: Kalau Jokowi Berniat Jegal Anies, Sudah di-Anaskan
PerbesarADVERTISEMENT
Politikus PDIP Masinton Pasaribu tak sepakat dengan anggapan adanya upaya Istana atau Presiden Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan sebagai capres 2024. Menurut Masinton, jika Anies memang berniat dijegal, maka pasti sudah terjerat kasus hukum.
ADVERTISEMENT
"Saya sampaikan bukan untuk bantah. [Tapi] kalau dikatakan tentang kekuasaan akan jegal Anies, nah hukum bisa digunakan instrumen hukum, disebut tadi. Kalau Pak Jokowi ingin gunakan instrumen hukum untuk lawan kompetetitor, menurut saya Anies itu sudah di-Anas-kan [seperti Anas Urbaningrum]," kata Masinton dalam diskusi Kedaikopi bertajuk OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana VS Rencana Rakyat di Jakarta, Rabu (3/6).
Anas merupakan politikus yang baru saja keluar dari penjara beberapa waktu lalu. Ia menjalani masa tahanan karena kasus korupsi.
Selain itu, Masinton memandang Anies juga belum resmi dicalonkan dan dapat tiket parpol maju capres. Menurutnya, baru PDIP yang punya capres sekaligus tiket mencalonkan presiden yakni punya 20% kursi DPR di Senayan.
ADVERTISEMENT
"Tahapan di KPU juga belum, masih penjajakan parpol. Lalu katanya akan jegal. Jegal apanya? Yang definitif hari ini baru Mas Ganjar sebagai bacapres. Nah, dikatakan umpama Mas Anies akan dijegal, koalisinya pernah nggak pasang gambar Bang Anies? Itu masih cair kok. Terus kita digiring Anies dijegal," ujar dia.
"PKS, Demokrat, pernah pasang [foto capres] Anies? Enggak pernah. Cuma NasDem aja yang terang-terangan. Kalau di antara tiga partai nggak ada kecocokan cawapres, lalu bubar, lantas mau disalahkan Istana? Itu makanya prematur," tandas dia.
Guru besar hukum tata negara, Denny Indrayana, meyakini Presiden Jokowi punya sejumlah manuver untuk menggagalkan Anies Baswedan maju jadi capres 2024. Denny memandang Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, mencadangkan Prabowo Subianto, dan menolak Anies sebagai capres 2024.
ADVERTISEMENT
Salah satunya upaya penjegalan yang dimaksud yakni membiarkan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Demokrat.
