Masinton Pasaribu: Semoga Jokowi Tak Terjebak oleh Menteri ala Harmoko Jilid II
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarAnggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengkritik keras pernyataan menteri Jokowi yang mendukung penundaan pemilu. Meski tak menyebut nama, Masinton mengkritisi menteri Jokowi yang mengeklaim ada 110 juta masyarakat setuju Pemilu 2024 ditunda, menurut data big data.
Masinton menilai, ini adalah indikasi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mewujudkan penundaan Pemilu 2024 demi kepentingan pribadi.
Masinton khawatir upaya tersebut mirip dengan apa yang dilakukan menteri di era Orde Baru, Harmoko. Harmoko dikenal setia dengan Presiden ke-2 RI Suharto. Namun, ia pun menjadi sosok terdepan yang mendorong Suharto mundur sebagai presiden.
"Menteri bukan ranahnya, kan tugasnya bantu Presiden. Kalau ada yang ngomong cari pembenaran nunda pemilu kita pertanyakan kapasitasnya apa? Itu zaman Orba itu. Dengan alasan big data begini-begini, ini sumbernya big data apa big mouth sih?" kata Masinton dalam diskusi terkait penundaan pemilu yang digelar Fraksi PKB MPR, Senin (15/3).
"Jadi kita perlu kaji betul. Demokrasi sejatinya dialog, bukan top down, gaya ngatur-ngatur, omong kosong. Semoga Presiden tidak terjebak dengan menteri ala Harmoko jilid dua," imbuh dia.
Sebelumnya, yang mengeklaim soal 110 juta penduduk ingin pemilu ditunda adalah Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan.
Masinton berpendapat, persoalan pemilu harus membuka dialog dengan masyarakat. Ia mewaspadai jika penundaan pemilu diusulkan segelintir pihak, justru banyak yang meminta pemilu dipercepat.
"Kita lihat hari ini pembicaraan terbatas. Dialog langsung enggak ada. Karena ini strategis harus didialogkan, menyangkut proses perjalanan bangsa. Kalau polanya top down disepakati segelintir elite, saya khawatir bukan ditunda malah dipercepat. Kita harus baca ada rakyat di luar sana, di luar Medan Merdeka dan Gatot Subroto dan ada kekuatan dan konstitusi," paparnya.
Lebih lanjut, Masinton juga tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
"Kalau saya sudahlah, sebagian apa pun semangat kita demokrasi, membatasi kekuasaan absolut. Memang saat itu survei belum tren, tapi ada semacam konsensus kemudian dituangkan secara tertulis, jadi konstitusi kita hanya 2 periode. Kalau 3 periode saya sendiri tolak mau sebagus apa pun," ungkapnya.
Soal penundaan pemilu, Masinton khawatir ini menghidupkan kembali kekuasaan seperti Suharto yang hidup selama 32 tahun. Oleh sebab itu, ia lagi-lagi meminta Jokowi mengantisipasi hadirnya Harmoko jilid II.
"Kalau penundaan kita punya preseden, dan ini pun harus kita kaji. Namun dari preseden tunda pemilu tadi itu rayakan proses demokrasi semu yang lahirkan kekuasaan 32 tahun. Dalam demokrasi ini kita tak ingin lagi. Ya [tapi] enggak tahu, jangan-jangan ini ada Harmoko ke-2," tandas