Masinton soal PDIP Jadi Oposisi Tunggal di Pemerintahan Prabowo: No Problem

4 Mei 2024 15:13 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Hambalang, Bogor, 4 September 2022. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Hambalang, Bogor, 4 September 2022. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut partainya tak masalah jika menjadi oposisi tunggal terhadap pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029. Sikap politik PDIP akan diputuskan Ketum Megawati Soekarnoputri pada Rakernas partai 24-26 Mei mendatang.
ADVERTISEMENT
"Bahwa nanti PDIP akan sendiri umpamanya (jadi oposisi), ya, toh ketika Pemilu 2004 lalu juga kita sendiri, no problem," kata Masinton dalam diskusi Polemik Trijaya FM bertajuk 'Demokrasi Tanpa Oposisi', Sabtu (4/5).
Masinton menuturkan PDIP juga tak masalah jika akhirnya harus menjadi rekan oposisi bersama PKS. Apalagi, kata dia, parpol perlu memperhatikan suara masyarakat yang tidak memilih Prabowo-Gibran.
"Ya, bagus-bagus aja (kalau oposisi dengan PKS) memerankan masing-masing. Komunikasi atau segala macem, artinya ada 42 persen suara rakyat yang tidak memilih Prabowo-Gibran, kan, ini harus ada kanal untuk mengartikulasi kepentingan dan suara-suara rakyat tadi yang 42 persen tadi itu," ucap dia.
Dia membantah, PDIP tak bisa bekerja sama dengan PKS karena berbeda ideologis.
ADVERTISEMENT
"Enggak alergi, pernah juga kok PKS dateng ke PDIP komunikasi atau segala macem, nah kalau kerja sama yang strategis, ya, nanti saya tidak mau mendahului," tutur anggota Komisi XI DPR itu.
Terkait suasana kebatinan arus bawah partai, menurut Masinton, mayoritas masih menyayangkan proses demokrasi yang terjadi selama Pemilu 2024.
"Arus bawah PDIP itu, ya, mereka melihat dari potret tentang demokrasi hari ini dan ke depan, apakah PDIP nanti di luar atau di dalem diserahkan di DPP partai. Artinya kebijakan-kebijakan diputuskan melalui DPP partai dan dipertimbangkan matang karena ini bukan hanya menyangkut aspek kepentingan PDIP tapi juga perjalanan demokrasi dan perjalanan bangsa kita ke depan," tandas Masinton.