Masinton soal Penundaan Pemilu: Sumbernya Big Data atau Big Mouth?
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarAnggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mengkritik menteri yang ikut mendorong usul penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, para menteri seharusnya fokus menjalankan tupoksinya sebagai pembantu Presiden Jokowi.
Meski tak menyebut nama, Masinton menyindir Menko Marves Luhut B Pandjaitan yang ikut bicara soal penundaan pemilu. Dalam sesi podcast bersama Deddy Corbuzier di Youtube, Luhut mengatakan ada 110 juta masyarakat Indonesia yang setuju Pemilu 2024 ditunda.
"Ketika ramai isu penundaan pemilu dengan berbagai argumen ketum-ketum parpol, saya sebagai orang politik apresiasi karena tugas parpol agregas, artikulasi, aspirasi. Aspirasi disampaikan, meski ini baru ide, wacana. Namun bagi saya aneh ketika dari unsur pemerintah juga ikut, menteri yang bukan ranahnya. Kan, tugasnya bantu presiden," kata Masinton dalam diskusi terkait penundaan pemilu yang digelar MPR RI Fraksi PKB, Senin (15/3).
"Kalau ada yang ngomong cari pembenaran nunda pemilu kita pertanyakan kapasitasnya apa? Saya menentang itu, karena ada upaya pengangkangan demokrasi. Polanya bottom up bukan top down. Itu zaman Orba itu. Dengan alasan big data begini-begini, ini sumbernya big data apa big mouth, sih?" tanya dia.
Meski tak pro dengan usulan penundaan pemilu, Masinton mengapresiasi PKB yang telah membuka ruang diskusi pada publik. Ini menurutnya lebih relevan dibanding klaim Luhut yang tak transparan.
"Ini kita era transparansi. Ya, buka dong [datanya]. Kita harus tetap konsisten. Makasih PKB buka ruang diskusi di tempat terhormat. Di sini ruangnya. Bukan di atas sana," ujar dia.
"Apa yang disampaikan teman-teman [parpol] soal penundaan pemilu walau kontroversi tapi masuk akal. Ada basic argumen parpol karena itu tugas parpol. Saya ngerasakan, mungkin teman-teman rasakan hal-hal strategis tidak dibicarakan dengan dialog, tahu-tahu big data, big mouth lah, ya," tambah dia.
Masinton menegaskan, pemilu adalah persoalan strategis bagi kesinambungan bangsa di era demokrasi. Pemilu dinilainya sarana penggantian kekuasaan secara damai, meski di luar pemilu pergantian kekuasaan bisa dilakukan massa.
Sebab itu, persoalan permilu harus dibahas melalui kajian. Tak boleh terkesan dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu dan sembarang klaim, apalagi oleh menteri.
"Belakangan ini kita resah, seakan negara diatur dengan cara orang itu. Dia enggak melihat, dia bicara dengan paparan dia aja. Kita sebagai parlemen aja lihat elemen lain di luar parlemen. Dan itu juga punya kekuatan. Tapi kalau pemaksaan-pemaksaan seperti ini dilakukan, menghina akal sehat kita," papar dia.
"Pemilu harus didialogkan apalagi soal penundaan. Bukan dalih big data. Itu zaman jadul banget. Dulu Orba gitu, atas nama pembangunan, enggak up to date dengan situasi demokrasi yang kita inginkan saat ini. Didialogkan buat semua ikut, partisipasi, urgensinya di mana," pungkasnya.