Massa Demo di DPRD DKI, Bela William dari PSI soal Transparansi APBD

4 Desember 2019 11:37 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah massa aksi memegang poster sebagai bentuk dukungan terhadap transparnasi APBD Jakarta di depan kantor DPRD Jakarta, Rabu (4/12). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah massa aksi memegang poster sebagai bentuk dukungan terhadap transparnasi APBD Jakarta di depan kantor DPRD Jakarta, Rabu (4/12). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Transparansi demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aksi ini untuk mendukung politikus PSI William Aditya yang belakangan ini disorot karena kritiknya terhadap transparansi penyusunan anggaran Pemprov DKI.
ADVERTISEMENT
Pantauan kumparan, massa yang berjumlah sekitar 40 orang membawa poster bergambar William, spanduk slogan tentang transparansi, serta tulisan ‘Save William’.
Seorang massa aksi memegang poster sebagai bentuk dukungan terhadap transparnasi APBD Jakarta di depan kantor DPRD Jakarta, Rabu (4/12). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Juru bicara aksi, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan massa kali ini sekaligus mengkritik DPRD, khususnya BK DPRD DKI yang dinilai berupaya membungkam kritik William.
“Dukungan kepada William itu hanya simbol bahwa keterbukaan, transparansi adalah kewajiban anggota DPRD. Upaya membungkam William yang dilakukan oleh anggota DPRD lain adalah upaya membungkam sikap kritis,” ungkap Tigor ditemui di lokasi, Rabu (4/12).
Sejumlah massa aksi memegang poster sebagai bentuk dukungan terhadap transparnasi APBD Jakarta di depan kantor DPRD Jakarta, Rabu (4/12). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Menurut Tigor, William sudah menjalankan fungsinya dengan benar sebagai wakil rakyat Jakarta. Maka itu, hal itu seharusnya diikuti pula oleh anggota DPRD lainnya.
“Mengingatkan kepada anggota DPRD yang lain supaya mengikuti langkah-langkah keterbukaan informasi dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah Jakarta,” ujarnya.
Sejumlah massa aksi memegang poster sebagai bentuk dukungan terhadap transparnasi APBD Jakarta di depan kantor DPRD Jakarta, Rabu (4/12). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
William sempat menyita perhatian publik lantaran mempertanyakan anggaran lem aibon dalam rancangan anggaran DKI yang bernilai puluhan miliar rupiah.
ADVERTISEMENT
Namun, persoalan masih berlanjut setelahnya. William dipanggil Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI, karena dianggap telah melanggar kode etik anggota DPR.
Sejumlah massa aksi memegang poster sebagai bentuk dukungan terhadap transparnasi APBD Jakarta di depan kantor DPRD Jakarta, Rabu (4/12). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Spesifik, pelanggaran itu terkait ranah kerja. William yang seorang anggota Komisi A (bidang Ekonomi) dianggap melanggar etik karena menyorot persoalan dalam ranah kerja Komisi E (Bidang Pendidikan).
BK pun telah menyelesaikan dan menyampaikan laporannya terkait William kepada Ketua DPRD. Nantinya sanksi atas pelanggaran William akan diputuskan oleh Ketua DPRD.