Masuk Tahun Terakhir, Anies Minta Semua Program Tuntas di 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) DKI tahun 2021. Dalam Musrenbang tahun ini, membahas rancangan kerja tahun terakhir kepemimpinan Anies di 2022.
Anies meminta agar dalam pembahasan ini bisa menyusun langkah strategis untuk menuntaskan seluruh program RPJMD 2017-2022 yang belum terlaksana.
"Musrenbang ini dibahas untuk tahun 2022 yang juga jadi tahun terakhir RPJMD. Maka itu harap dipastikan semua program kegiatan di RPJMD bisa ditunaikan tahun ini," ujar Anies dalam pembukaan RPJMD, Rabu (14/4).
Anies juga menginstruksikan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk menyisir RPJMD dan memastikan seluruhnya bisa ditunaikan.
"Saya minta jajaran Bappeda untuk lakukan penyisiran atas semua program di RPJMD yang ada dalam KSD dan memastikan pada 2022 semua sudah bisa tertunaikan hingga tuntas. Jadi dalam Musrenbang penyisiran dilakukan dan minta masukan ke stakeholder yang relevan," tuturnya.
Salah satu program yang harus ditunaikan, kata Anies, yakni terkait program sosial masyarakat. Pasalnya sejak pandemi masuk ke Jakarta, masalah kesejahteraan masyarakat menjadi yang paling berdampak setelah kesehatan.
"Salah satu PR besar yang harus kita tunaikan di dalam RPJMD ini adalah terkait dengan penuntasan program sosial kemasyarakatan. Kita menyadari ketika terjadi kontraksi ekonomi akibat pandemi masalah kesejahteraan masyarakat (kesra) jadi salah satu masalah yang skalanya membesar," jelasnya.
"Dahulu masyarakat berekonomi lemah atau rentan jumlahnya lebih sedikit, ketika pandemi meningkat agak besar. Karena itu di 2022 perlu ada keseriusan untuk program terkait kesra secara langsung khususnya di aspek kesehatan, pendidikan, dan aspek kegiatan usaha ukuran mikro dan kecil," tambahnya.
Anies lalu membuka Musrenbang 2021 DKI Jakarta. Dalam acara yang dilakukan virtual ini, hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan sejumlah pejabat dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan.
