Masyarakat Keluhkan Kualitas Rumah Subsidi yang Masih Kurang Baik
PerbesarPemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah mengevaluasi pelaksanaan program sejuta rumah atau rumah subsidi yang telah dilaksanakan sejak April 2015 lalu.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengakui, masyarakat masih banyak yang mengeluhkan kualitas rumah subsidi dari pemerintah.
Kualitas rumah subsidi yang kurang baik juga diperparah dengan lingkungan, seperti fasilitas jalan, sanitasi, dan listrik yang kurang baik. Menurut Lana, ada sekitar 30 hingga 40 persen rumah subsidi yang tak layak huni.
"Masih banyak keluhan masyarakat terhadap kualitas rumah subsidi, ada sekitar 30-40 persen tak dihuni karena tak layak huni. Bukan saja rumah tapi juga lingkungan, jalan, sanitasi, listrik," ujar Lana, di Gedung Sumber Daya Air (SDA), Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (21/8).
Menurut Lana, terdapat faktor penyebab rumah bersubsidi memiliki kualitas yang kurang baik, seperti kualitas pekerja bangunan yang kurang baik, material bahan bangun yang kurang berkualitas, dan lemahnya pengawasan selama proses pembangunan.
"Kurang bagus mungkin karena harus kejar ngerjain ini itu, material terbatas, sehingga harus impor dari luar daerah. Bisa juga kurang tahunya kemampuan tukang bangunan mengelola material di daerah tersebut," terang Lana.
PerbesarLantas Lana meminta pengembang (developer) untuk memperhatikan karakter dan kontur tanah, serta kondisi daerah setempat dalam membangun rumah bersubsidi. Jadi menurut Lana, pembangunan rumah subsidi tidak bisa disamaratakan di semua daerah.
"Desain rumah kurang perhatian arsitektur lokal. Satu rumah ke rumah lain bentuknya sama. Side plan-nya standar," imbuh Lana.
Selain itu, demi terciptanya kondisi lingkungan rumah subsidi yang baik, Lana juga meminta kepada pengembang untuk fokus ke berbagai hal, seperti pembangunan jalan setempat dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Oleh karena itu, pihak Kementerian PUPR tengah menggodok panduan yang berisikan spesifikasi rumah layak huni untuk disosialisasikan kepada masyarakat.
"Masih perlu dirumuskan spesifikasi rumah subsidi untuk menentukan harga rumah. Perlu kebijakan baik dari material, konstruksi, maupun penyediaan tanah," pungkas Lana.
Sebagai informasi, terdapat 504.079 unit rumah subsidi yang telah dibangun dan tersalurkan. Jika dihitung dari jumlah unit rumah subsidi yang tak terpakai hingga 30-40 persen maka sebanyak 150.000 hingga 200.000 unit rumah yang tak dihuni.