Masyarakat Sejarawan Indonesia Kritisi Pembuatan Kamus Sejarah Tidak Transparan

Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1. Foto: Dok. Istimewa

Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 yang dijual secara online menimbulkan kritik di masyarakat. Salah satunya karena nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari yang tidak dicantumkan dalam kamus terbitan Kemendikbud tersebut.

Mendikbud Nadiem Makarim meminta kamus sejarah Indonesia yang dijual secara online melalui marketplace maupun online shop untuk segera ditarik. Dia juga memerintahkan agar kamus direvisi.

Menanggapi polemik ini, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) mengungkapkan bahwa inisiatif pembuatan kamus sejarah merupakan langkah penting dalam memajukan pengetahuan sejarah di Indonesia.

Penyusunan kamus sejarah merupakan bagian penting dalam memperkuat kesadaran kebangsaan dan kesejarahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini. Sehingga proses pembuatannya harusnya transparan agar tidak menimbulkan polemik.

"MSI mengkritisi pembuatan kamus yang tidak transparan dan tanpa melakukan uji publik sebelumnya," demikian keterangan pers dari Pengurus Pusat MSI dalam rilis yang diterima kumparan, Kamis (22/4).

MSI mendesak agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menarik naskah tersebut baik dari laman digital maupun bentuk cetak. Selain itu Kemendikbud juga segera melakukan revisi secara transparan sesuai dengan standar leksikografi dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

"MSI mendorong keterlibatan antar komunitas kesejahteraan, media, leksikografer dan akademisi untuk mengawal proses revisi serta mengkritisi secara substansi isi dan alur penulisan guna meningkatkan kualitas kamus sejarah tersebut," katanya.