Mau Ikut Program Prabowo? Hendi Tunggu Aturan, Taj Yasin Manut Pusat

30 Oktober 2024 20:56 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana debat pertama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024, Rabu (30/10/2024). Foto: YouTube/ KPU Jateng
zoom-in-whitePerbesar
Suasana debat pertama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024, Rabu (30/10/2024). Foto: YouTube/ KPU Jateng
ADVERTISEMENT
Cawagub Jateng nomor 1, Hendrar Prihadi, menjawab terkait tantangan pemerintahannya jika ia dan Andika Perkasa terpilih jadi pemimpin Jateng.
ADVERTISEMENT
Salah satu tantangan adalah jumlah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo yang sangat banyak dibanding Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden ke-7 Jokowi.
Hendi mengatakan, bertambahnya jumlah kementerian otomatis akan ada penyesuaian di level provinsi hingga kabupaten/kota. Ia dengan Andika tidak ingin gegabah dalam menjalankan pemerintahan di Jateng jika terpilih.
"Kami melihat kementeriannya hampir berubah total banyak sekali dan tentu perlu penyesuaian di tingkat provinsi terutama untuk OPD di provinsi dan kota/kabupaten. Keputusan pemerintah pusat harus kita jalankan karena kita kepanjangan pemerintah pusat," kata Hendi dalam debat Pilgub Jateng 2024, Rabu (30/10) malam.
Suasana debat pertama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024, Rabu (30/10/2024). Foto: YouTube/ KPU Jateng
Politikus PDIP ini menekankan, perubahan SOTK tidak serta merta mereka jalankan. Oleh sebab itu jika dirinya terpilih, selama belum ada peraturan pemerintah yang atur SOTK yang baru, tidak akan bisa dijalankan.
ADVERTISEMENT
"Dalam konsep belum ada peraturan pemerintah kami terapkan miskin struktur kaya manfaat, kaya fungsi, kita sesuaikan agar langkah Pemprov berjalan sesuai aturan untuk masyarakat," ucap Hendi.
Suasana debat pertama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024, Rabu (30/10/2024). Foto: YouTube/ KPU Jateng
Sementara cawagub nomor 2, Taj Yasin, menegaskan, sesuai dengan UU 23 tahun 2014, Pemprov adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ia menyinggung mayoritas ASN di Jateng adalah Gen Z.
"ASN kita 52%, ASN Jateng Generasi Z dan milenial," ucap Taj Yasin.
"Bahwa ASN kita di Jateng sudah biasa reformasi birokrasi kami pernah 1 OPD, 1 desa binaan semua OPD harus tahu kerja Pemprov sehingga ada perubahan di pusat wajar, kita akan sesuaikan dengan cepat," tutup Taj.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan di Reatreat Kabinet Merah Putih di kawasan Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). Foto: Dok. Tim Media Prabowo Subianto
Hendi lantas menanggapi pernyataan Taj. Menurutnya, jumlah kementerian sekarang berbeda sehingga tidak bisa disamakan dengan 5 tahun lalu.
ADVERTISEMENT
"Gus Yasin sudah cerita apa dilakukan Gus dan Mas Ganjar waktu 5 tahun kemarin. SOTK diterapkan di Jateng juga bisa jalankan fungsi lain, masukannya saya terima," ucap Hendi.
"Problemnya hari ini dinamikanya beda, kementerian jauh lebih banyak daripada yang kemarin. Maka menurut saya, ayo kita tunggu PP-nya dulu daripada kita ngerjain keliru ternyata APBD yang dialokasikan tidak bisa untuk kemanfaatan yang kita terapkan nanti jangan-jangan jadi persoalan di kemudian hari," tutur Hendi.