Mayoritas Rakyat Chile Tolak Keras Rancangan Konstitusi Baru

Warga Chile. Foto: REUTERS / Jose Luis Saavedra

Rakyat Chile menentang rancangan konstitusi baru yang merupakan salah satu piagam paling progresif di dunia. Rencana perubahan konstitusi digelar dalam referendum pada Minggu (4/9).

Chile menempatkan lebih dari 3.000 tempat pemungutan suara. Sebanyak 13 juta dari 15 juta pemilik suara memberikan keputusannya.

Referendum tersebut digelar usai 80 persen warga pada 2020 lalu memilih untuk menggelar pemungutan suara demi menentukan apakah revisi konstitusi perlu dilakukan atau tidak.

Hasilnya 62 persen dari 99,74 persen suara yang telah dihitung kemudian menolak rancangan konstitusi baru yang diusulkan.

Pendukung rancangan baru mengakui kekalahan dalam referendum itu. Tetapi, pihaknya menekankan, mandat untuk menyusun konstitusi baru tetap berlaku.

"Kami berkomitmen menciptakan kondisi untuk menyalurkan keinginan itu dan jalan yang membawa kami menuju konstitusi baru," terang jubir kampanye pendukung, Karol Cariola, dikutip dari Reuters, Senin (5/9).

Pemerintahan Presiden Chile, Gabriel Boric, menggarisbawahi bahwa perubahan kabinet akan segera datang. Mengambil pelajaran dari penolakan tersebut, pemerintah akan merancang konstitusi lain.

"Kami harus mendengarkan suara rakyat. Bukan hanya hari ini, tetapi tahun-tahun terakhir yang intens yang telah kami lalui," ungkap Boric.

"Kemarahan itu tersembunyi, dan kami tidak bisa mengabaikannya," sambung dia.

Presiden baru Chili, Gabriel Boric di Istana Kepresidenan La Moneda, Santiago, Chili (11/3) Foto: Rodrigo Garrido/REUTERS

Partai-partai sayap kiri moderat dan kanan telah mempromosikan kampanye penolakan rancangan itu. Pihaknya lantas sepakat untuk bernegosiasi dalam menyiapkan teks baru pula.

Usulan konstitusi tersebut merupakan tanggapan terhadap protes besar-besaran pada akhir 2019. Rancangan itu berfokus pada isu lingkungan serta hak-hak sosial, penduduk asli, dan kesetaraan gender. Gagasan yang tertuang menjadi perubahan tajam dari konstitusi yang dibuat saat masa kediktatoran Augusto Pinochet.

Penolakan atas rancangan progresif itu datang dari salah seorang warga, Rosemarie Williamson. Padahal wanita berusia 54 tersebut sempat mendukung digelarnya referendum perubahan konstitusi.

Tetapi, dia menolak proposal baru lantaran menilik sejumlah kekhawatiran. Pasalnya, rancangan itu mencakup 388 pasal yang mengakui keberadaan kelompok pribumi Chile.

"Yang utama adalah pluralitas [penduduk asli] dan kemudian dana pensiun," ujar Williamson.

"Saya telah bekerja sepanjang hidup saya dan saya tidak mau berbagi itu," lanjut dia.

Seorang demonstran menyerang mobil water cannon saat demo di Santiago, Chile, Selasa (5/11/2019). Foto: REUTERS/Jorge Silva

Berbeda dari Williamson, Diego Uribe biasanya tidak mengikuti pemilu lantaran tidak memercayai partai politik. Namun, pria berusia 35 tahun itu mendatangi tempat pemungutan suara di Puente Alto. Wilayah berpenghasilan rendah tersebut terletak di Santiago.

Ayah dari dua anak itu mendukung rancangan konstitusi baru yang lebih progresif. Uribe mengatakan, dia bahkan akan tetap memberikan suara seandainya pemilu tersebut tidak diwajibkan.

"Yang ini berbeda," kata Uribe.

"Persetujuan [atas konstitusi baru] adalah perubahan nyata untuk masa depan, pendidikan gratis, perawatan kesehatan yang bermartabat, dan lebih banyak hak," tambah dia.

Jajak pendapat sebelumnya menunjukkan angka penolakan hingga 47 persen dibandingkan dukungan sebesar 38 persen. Hasil yang diumumkan kemudian memperlihatkan kekalahan mengejutkan dengan selisih yang lebih besar.

"Saya pikir ada dua hal yang menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Salah satunya adalah penolakan terhadap pemerintah Boric," terang analis politik, Cristobal Bellolio.