Mayoritas Tak Kecam, Ini Sikap Negara di ASEAN soal Serangan AS-Israel ke Iran
·waktu baca 5 menit
PerbesarIsrael dibantu Amerika Serikat pada Sabtu (28/2) meluncurkan serangan ke Iran. Akibatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei kehilangan nyawa.
Serangan berujung kematian Khamenei mengundang reaksi dari negara-negara dunia termasuk anggota ASEAN, yang mana Indonesia ada di dalamnya.
Di Asia Tenggara, mayoritas pemerintah menyatakan keprihatinan mendalam atas pecahnya perang yang memutus jalur diplomasi antara pemerintahanan Presiden Donald Trump di AS dan Iran.
Padahal sebelum serangan negosiasi nuklir antara dua belah pihak sempat terjadi. Nuklir merupakan pangkal konflik bersenjata antara Iran dan AS.
Berikut sikap negara-negara di ASEAN yang dirangkum kumparan, dari berbagai sumber:
Malaysia
Malaysia menjadi negara yang paling vokal di Asia Tenggara saat menanggapi situasi ini. Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Malaysia mengecam keras serangan terhadap Iran maupun serangan balasan yang menyasar sejumlah negara di kawasan tersebut.
Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan pernyataan yang lebih tegas pada Senin (2/3). Ia mengutuk "tanpa pengecualian" pembunuhan Ali Khamenei dan menilai serangan tersebut telah membawa Timur Tengah ke ambang instabilitas yang parah. Dalam pernyataan yang diunggah di Facebook pribadinya, Anwar juga menyampaikan turut berduka cita kepada Republik Islam Iran.
Brunei Darussalam
Selain Malaysia, Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang turut mengecam serangan AS-Israel ke Iran. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarakan oleh Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam, Minggu (1/3), mereka mengutuk serangan terhadap Republik Islam Iran yang memicu serangan balasan.
"Brunei Darussalam dengan tegas mengecam serangan terhadap Republik Islam Iran pada tanggal 28 Februari 2026. Serangan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil yang tak bersalah dan memicu serangan balasan di Kerajaan Bahrain, Negara Kuwait, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab," pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam.
Dalam pernyataan yang sama, pihak Brunei menyanyangkan serangan ini terjadi selama bulan suci Ramadan. Pemerintah Brunei menjelasakan seharusnya dalam periode damai ini tiap pihak bisa melakukan pengendalian diri terutama di tengah momentum diplomatik yang baru menuju kesepakatan nuklir.
Timor Leste
Dalam keterangan press Presiden Timor Leste, Jose Ramos menyatakan bahwa serangan Israel-AS adalah pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.
“Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap negara yang tidak memiliki senjata nuklir, serta pembunuhan terhadap pemimpin spiritual Iran, merupakan pelanggaran jelas terhadap Piagam PBB dan Hukum Internasional,” ucap José Ramos-Horta mengutip Plataforma, Senin (2/3).
Dalam pernyataan tersebut, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian itu menekankan bahwa tidak ada argumen yang jelas tentang pembelaan diri yang diajukan, dan juga tidak ada bukti ancaman yang mendesak terhadap negara-negara tersebut.
Indonesia
Kementerian Luar Negeri Indonesia turut menyerukan kepada setiap pihak untuk menahan diri. Pemerintah Indonesia turut menekankan pentingnya saling menghormati kedaultan dan integritas teritorial setiap negara dan menyelesaikan perbedaana melalui cara-cara damai.
"Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai,"
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kesediaannya untuk berkunjung ke Tehran “untuk melakukan mediasi,” meskipun hingga saat ini hanya Kedutaan Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia yang menyatakan dukungan atas sikap tersebut.
Meski demikian tak ada kecaman atas serangan serta ucapan duka terhadap kematian Khamenei.
Vietnam
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, menyampaikan pernyataan pada Sabtu (28/2) sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan mengenai reaksi Vietnam terhadap situasi di Iran.
Dia mengatakan bahwa situasi yang semakin memanas dan kompleks ini menimbulkan ancaman serius terhadap nyawa dan keselamatan warga sipil, serta terhadap perdamaian dan stabilitas regional dan global.
“Vietnam mendesak semua pihak terkait untuk menahan diri sepenuhnya, segera menghentikan semua tindakan eskalasi, melindungi warga sipil dan infrastruktur esensial, serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai sesuai dengan hukum internasional, Piagam PBB, dan resolusi PBB yang relevan,” kata Hang dikutip dari VNExpress.net Rabu (3/4).
Pernyataan tersebut disampaikan pada hari yang sama ketika AS dan Israel melakukan serangan preventif terhadap beberapa target di Iran.
Thailand dan Filipina
Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, telah memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah telah melampaui serangan terbatas terhadap fasilitas nuklir dan kemungkinan akan menjadi “konflik berkepanjangan”.
Mengutip, The Star, Senin (02/03), Sihasak menjelaskan rencana darurat untuk memulangkan warga Thailand sebagai prioritas utama.
Pernyataan sikap serupa juga dinyatakan oleh pemerintah Filipina untuk memprioritaskan para warga Filipina yang berada di Timur Tengah. Artikel PhilStar pada Selasa (3/3), menjelasakna bahwa Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. prioritas utama pemerintah mereka adalah warga Filipina.
Singapura dan Kamboja
Pada pernyataan resmi Sabtu (28/02) Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan bahwa pihaknya menyesalkan kegagalan negosiasi dan meletusnya perang, serta menyerukan kepada semua pihak untuk “kembali ke meja perundingan guna mencapai penyelesaian damai sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB.”
Di hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Kamboja juga menyerukan kepada semua pihak yang terlibat untuk menahan diri sepenuhnya guna menghindari eskalasi lebih lanjut yang dapat merugikan nyawa warga sipil dan mengganggu perdamaian.
Myanmar
Berbeda dengan para negara tetangga, menurut laporan Reuters pemerintah militer Myanmar melakukan sistem pembatasan bahan bakar yang luas untuk kendaraan pribadi pada Rabu (3/4) dengan menyalahkan gangguan pada rantai pasokan energi global yang disebabkan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) negara tersebut menyatakan bahwa peraturan baru yang berlaku mulai 7 Maret 2026 merupakan respons terhadap “situasi politik global” dan konflik bersenjata di Timur Tengah, yang telah menghalangi pengiriman minyak.