Mega Tunjuk Yasonna Jadi Ketua DPP: Hukum RI Amburadul, Harus Dibenahi

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik pada penutupan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (10/8). Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Ketum PDIP Megawati memilih Yasonna Hamonangan Laoly untuk menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan dalam kepengurusan DPP Pusat PDIP.

Saat memperkenalkan Menteri Hukum dan HAM ini ke publik, Megawati menyinggung terkait masalah hukum di Indonesia. Mega menunjuk Yasonna dengan harapan ia mampu memperbaiki kondisi hukum maupun kebijakan yang saat ini dinilainya amburadul.

“Untuk Hukum HAM dan perundang-undangan, saya mengambil Pak Yasonna Laoly. Ada enggak ya? Oh ada, saya kira enggak ada,” kata Mega di Hotel Gran Inna Bali Beach, Sanur, Sabtu (10/8).

Begitu Yasonna naik ke atas panggung, Megawati meminta Yasonna tidak hanya mengurusi soal Hak Kekayaan Intelektual saja. Tapi juga masalah hukum. Di saat itulah, Megawati menyinggung soal kondisi hukum di Indonesia yang amburadul.

“Iya kan nanti saya suruh ngurusin bukan hanya HAKI saja, hukum itu lho. Hukum Indonesia ini, sekarang sebetulnya, menurut saya makin bisa sampai sebuah tingkat amburadul begitu. Mesti ditata ulang,” imbuh Mega.

Mega lalu menegaskan lagi ucapan dia. Menurut dia, omongan itu bukan untuk menguji. Mega yakin Yasonna paham dengan apa yang disampaikan Mega. Sebab, selama menjabat sebagai menteri empat kali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly Foto: ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang

“Jadi, Yasonna dan bukannya nguji, sebagai menteri, dia empat kali mendapat WTP,” kata Mega.

Usai pelantikan, Wakil Sekjen Bidang Internal Utut Adianto menuturkan, ucapan Mega itu dapat ditafsirkan sebagai kritik atas keadilan di Indonesia saat ini.

“Ibu kan melihatnya penegakan hukum kan yang paling benar kan yang berkeadilan, kalau ibu berdiskusi dengan kami selalu kenapa Dewi hukum itu matanya ditutup. Dewi hukum matanya ditutup itu kan tidak melihat, jadi itulah konsepnya, itulah sebabnya mengapa penataan ini dari hulu ke hilir,” kata dia kepada wartawan.

Menurut dia, ada beberapa hal yang UU yang berkaitan dengan penegakan hukum yang harus diperbaiki. “Ini kalau dari hemat saya kalau dari hulu ke hilir, ujung-ujungnya perbaikan beberapa UU yang berkaitan dengan penegakan hukum,” kata dia.

Saat ditanya, apakah calon-calon legislatif asal PDIP diimbau melakukan upaya perbaikan terhadap UU atau KUHP, Utut menjawab diplomatis.

“UU ini, problem di republik sekarang kan terlalu banyak hal, kalau kita bisa lihat dengan kaca mata yang jernih selalu dipolitisir, problem republik ini paling sulit mencapai konsensus, konsensus dicapai apabila halnya populis, tetapi tidak yang substansial, ini yang menurut saya yang ke depan, mudah-mudahan lima tahun membaik lah, kan turbulensi enggak selalu kita menyongsong dengan baik,” ujar dia.