Megawati: Biar Rakyat Cari Pemimpin Sejati, Bukan Cari Pemimpin yang Dipaksakan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri menyinggung soal memilih sosok pemimpin yang lahir dari suatu proses, bukan sosok yang dipaksakan.

Hal ini disampaikan dalam amanatnya di upacara HUT ke-79 Indonesia di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Sabtu (17/8).

"Berilah sekali lagi, berilah hak rakyat untuk dapat mencari pemimpinnya yang benar-benar itu bagi mereka adalah pemimpin yang sejati. Bukan mencari atau dipaksakan untuk mencari pemimpin yang pada kenyataannya belum mempunyai kader sebagai pemimpin yang mumpuni," ujar Megawati.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi inspektur upacara saat perayaan kemerdekaan ke-79 Indonesia di Masjid At Taufiq Sekolah Partai PDIP, Jagakarsa, Jaksel, Sabtu (17/8/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Ketua Umun PDIP ini mengajak kader hingga simpatisannya untuk menjaga hak rakyat tersebut.

"Sanggupkah kalian untuk melindungi rakyat? Untuk memberikan hak rakyat sepenuhnya di tangan mereka. Biarkan mereka merasakan sukacita bahwa tangannya ini kalau nanti akan mencoblos, maka dia mencoblos seseorang yang benar seorang pemimpin yang mumpuni. Dan ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," ucap Megawati.

"Sekali lagi, selamat berjuang. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka!" kata Megawati.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sindir sosok populis yang belokan hukum

Ketua Dewan Pengarah BPIP ini juga sempat menyinggung sosok populis sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kondisi hukum di Indonesia yang kini carut marut. Dia tidak menyebutkan nama sosok itu.

"Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan. Hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi," kata Megawati.

Megawati menekankan, konstitusi harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia dan dijalankan dengan selurus-selurusnya. Namun kini seenaknya dibelokkan arahnya.

"Produk hukum pun penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Seluruh upaya tersebut berjalan secara sistematis dengan kemasan wataknya yang sepertinya populis," kata Megawati.