Megawati Cerita Pembentukan KPK: 'Kalau Tak Teken, Ibu Dibilang Tak Antikorupsi'
PerbesarMegawati Soekarnoputri bercerita soal detik-detik pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dia menjadi Presiden ke-5 RI. Megawati mengaku sempat mempertanyakan mengapa KPK hanya badan ad hoc yang bisa dibubarkan.
Saat itu, dia mengaku mendapat 'proposal' pembentukan KPK dari Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004, Bambang Kesowo.
"Tadinya saya enggak mau teken. Saya bilang kenapa itu komisi? Komisi itu sifatnya ad hoc, Mas. Kenapa enggak ada lain lagi yang bisa lebih mantap? Karena ad hoc bisa dibubarkan dan itu TAP MPR untuk katanya membantu karena belum maksimal, Kepolisian, Kejaksaan harus dibuat lembaga dan dibuatnya komisi," kata Megawati di hadapan para relawan Ganjar Pranowo, di Yogyakarta, Selasa (22/8).
Namun saat itu, Megawati mengaku diingatkan oleh Bambang soal urgensi pengesahan KPK. Meski dia pun mengaku sebenarnya ingin KPK dibentuk lebih kuat dibandingkan hanya sebatas komisi saja.
"Beliau ingatkan saya, kalau enggak teken, Ibu dibilang presiden yang tidak antikorupsi. Wah betul juga. Yowes teken wae. Ini sifatnya hanya komisi menurut saya kurang kuat. Jadi harus diubah," ucap Megawati.
"Tapi kalo saya ngomong gini, ramai di media. Ibu Megawati karena kan dipotong, Ibu Megawati tidak setuju dengan adanya KPK bla, bla, bla... Tapi saya enggak peduli kok. Saya sama beliau ya di bawah beliau lah umur saya," ungkap dia.
Belakangan ini, Megawati kerap bicara soal eksistensi KPK. Ketua Umum PDIP itu menyampaikan usulan membubarkan KPK. Dia menilai KPK saat ini sudah tidak efektif dalam pemberantasan korupsi.
“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng,” kata Megawati saat memberikan pidato dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan pancasila, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8).
Pada tahun 2019, masyarakat akrab dengan kampanye atau narasi pelemahan KPK lewat revisi UU KPK. Dan salah satu partai yang sepakat saat itu adalah PDIP.
Terkait pembubaran KPK, tak hanya kali ini saja disinggung Megawati. Pada 2015, dia juga menyampaikan hal serupa.
"Sangat pendek berpikirnya bahwa Bu Mega tidak setuju dengan adanya KPK. Tapi kalau kita berhenti korupsi, tidak korupsi, tentu saja KPK tidak ada lagi dong ya. Itu pemikiran yang sangat logis,” kata Mega di peringatan Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
"Kalau sekarang terus putar-putar korupsi, sampai kapan yang namanya KPK? Padahal (namanya) Komisi Pemberantasan Korupsi, ya jadi punya alasan tolong korupsi terus berlanjut,” ujar Megawati.