Megawati Diadukan ke Komnas Perempuan soal 'Ibu-ibu Pengajian'

Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri menghadiri Kick Off Meeting Pancasila Dalam Tindakan, di Jakarta, Kamis (16/02). Foto: KemenPANRB

Ketua Dewan Pengarah BRIN dan BPIP, Megawati Soekarnoputri, dilaporkan ke Komnas Perempuan RI oleh Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta. Surat kepada Komnas Perempuan RI dikirimkan melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu (22/2).

Pelaporan ini atas pernyataan Megawati yang dianggap mengandung pelabelan negatif pada komunitas perempuan khususnya ibu-ibu pengajian.

"Pagi ini kami perwakilan dari Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta akan melaporkan secara resmi Ketua Dewan Pengarah BRIN dan BPIP Ibu Megawati ke Komnas Perempuan Republik Indonesia," kata Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu.

"Kami memang laki-laki semua, tapi kami selama ini mendapat training dan pelatihan GEDSI (Gender Equality, Diability and Social Inclusion) dari aktivis senior perempuan di Indonesia," imbuhnya.

Pelabelan negatif pada ibu-ibu pengajian oleh Megawati itu terjadi pada 16 Februari. Megawati dinilai melabeli ibu-ibu yang gemar pengajian tidak mampu manajemen rumah tangga dan menelantarkan anak.

"Kami menduga, kami tidak mau ikut melabeli menghakimi, kami menduga pernyataan itu satu bentuk praktik ketidakadilan gender," jelasnya.

Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri menghadiri Kick Off Meeting Pancasila Dalam Tindakan, di Jakarta, Kamis (16/02). Foto: KemenPANRB

Menurut Tri, tidak ada satu pun institusi baik BRIN, BPIP, kementerian hingga level dinas yang merilis data ibu-ibu yang gemar pengajian adalah aktor penelantaran anak.

"Kami juga menyampaikan sisi yang lain kami telusuri bahwa pengajian ibu-ibu itu bahkan ada yang temanya penanganan stunting. Kami temukan di Sulawesi Selatan ada penyuluh di tema pengajian ibu-ibu itu penanganan stunting," tegasnya.

Menurutnya pengajian ini bisa menjadi solusi stunting. Pembahasan stunting bisa menjadi bagian tema pengajian ibu-ibu, bahkan bisa dengan bekerja sama dengan BKKBN.

"Kami menyampaikan agar Ibu Megawati lebih arif dan bijaksana berhati-hati menyampaikan pandangan yang mestinya berangkat dari data ilmiah, bukan opini yang diduga pelabelan negatif," imbuh Tri.

Ada 3 poin yang menjadi permintaan Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta kepada Komnas Perempuan RI.

Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam acara seminar Nasional Pancasila bertajuk "Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Mengantisipasi Bencana' pada Kamis (16/2).

Berikut penggalan pernyataan terkait pengajian.