Megawati: Pemilu Itu Wahana Rakyat Salurkan Hak, tapi Kini Jauh dari Kenyataan

17 Agustus 2024 12:30 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung masih menyoroti Pemilu 2024. PDIP berhasil keluar sebagai pemenang dalam Pileg.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, dalam Pilpres 2024, PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud harus kalah dari pasangan Prabowo-Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju.
Megawati menyakini pelaksaan Pemilu khususnya Pilpres jauh dari kenyataan yang seharusnya luber jurdli yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Sedikit tambahan saya, Pemilu adalah sebenarnya suatu wahana untuk menunjukkan bahwa hak rakyat sepenuhnya itu dapat digunakan dengan baik," kata Megawati dalam amanatnya saat memimpin upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).
Presiden ke-5 RI ini menyayangkan realita Pemilu 2024 yang berjalan sangat buruk.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sindir sosok populis yang belokan hukum

Ketua Dewan Pengarah BPIP ini juga sempat menyinggung sosok populis sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kondisi hukum di Indonesia yang kini carut marut. Dia tidak menyebutkan nama sosok itu.
ADVERTISEMENT
"Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan. Hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi," kata Megawati.
Megawati menekankan, konstitusi harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia dan dijalankan dengan selurus-selurusnya. Namun kini seenaknya dibelokkan arahnya.