Megawati Persilakan Penganut Khilafah ke DPR: Jangan Merusak di Jalan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Sekolah Pimpinan Dewan di Depok, Jawa Barat Foto: Dok. PDIP

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri sekali lagi mempersilakan pendukung khilafah datang ke DPR RI. Di sana, mereka bisa menyampaikan isi pemikirannya.

“Saya sudah membuka diri, tak usah main di jalanan merusak kepentingan umum dan sebagainya. Datang ke DPR, berbicara apa yang kamu maksud dengan konsep itu," kata Megawati di Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata, Senin (9/12).

Megawati menyampaikan hal itu saat membuka Workshop Wawasan Kebangsaan untuk PNS di Lingkungan Kementerian Sosial.

Ia menambahkan, apabila mereka yang mendukung khilafah itu, tak mau diatur, harus keluar Indonesia. Semua harus sepakat, bahwa ideologi Indonesia adalah Pancasila.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di lokasi acara pengarahan sekolah pimpinan legislatif PDIP. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Menurut Megawati, Indonesia sudah punya pancasila yang menjadi dasarnya. Pancasila itu dinilai ideologi yang sudah sesuai untuk menjaga Indonesia sebagai negara yang beragama suku bangsa dan agama.

“Mengapa Indonesia bisa mempunyai sebuah ideologi yang begitu mantap yang sebenarnya menjaga kedamaian dengan penuh kasih sayang, toleransi. Meskipun keberagamannya begitu besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP itu juga pernah menyinggung soal khilafah. Ia mengaku fraksinya di DPR terbuka untuk berkomunikasi dengan pihak yang menginginkan negara khilafah.

Membuka diri yang dimaksud Megawati yakni ingin mengetahui alasan mendirikan negara tersebut. Sebab, negara khilafah tak cocok jika harus diterapkan di Indonesia yang hidup dengan keberagaman.

"Bagi mereka yang sangat berkeinginan untuk mendirikan yang namanya khilafah, boleh ke DPR. Kita dengarkan itu. Opo, toh, karepe? (apa, sih, maunya?)," ujar Megawati dalam acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Selasa (3/12).di Istana Negara, Selasa (3/12).