Megawati: Pilpres 2024 Cacat, MK-nya Mlehe

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Peluncuran dan Diskusi Buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis, di Four Seasons, Jakarta pada Kamis (12/12/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bicara soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk pada era kepresidenannya tapi kini dinilainya tak bertaring. Ketum PDIP ini pun mengungkap alasannya.

Hal ini disampaikan Megawati dalam peluncuran buku Todung Mulya Lubis 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Four Seasons Hotel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (12/12).

"Pilpres yang sebenarnya sudah cacat. Saya, kan, bilang MK saya yang bikin, kok jadi bumerang. Mbok ya baik-baik gitu," ujar Megawati.

Sejumlah pengunjuk rasa melakukan aksi menolak RUU Pilkada di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Megawati menyampaikan tujuannya dulu membentuk MK pada 2003. Sampai dia mencari kantor di ring satu di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat untuk MK agar MK menjadi lembaga berwibawa.

"Pak Jimly (Jimly Asshiddiqie, ketua MK pertama) boleh panggil suruh ngaku dia ke sini, saya suruh jadi ketua MK pertama, kan. Saya Presiden RI, saya nyari sendiri gedung untuk melihat MK itu berwibawa. Di dalam ring 1 loh di jalan itu, saya yang nyari," ujar Mega.

Hakim Mahkamah Konstitusi memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Mega kemudian menceritakan konteks pernyataannya. Pada Pilpres 2024 lalu, MK menurutnya tidak bertaji.

Mega menyoroti Putusan 90 yang akhirnya memuluskan langkah Gibran Rakabuming untuk bisa menjadi cawapres.

"Pak Jimly kamu bikin (MK) jadi supaya berwibawa, sekarang mlehe," kritik Megawati.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menggelar konferensi pers setelah dicopot dari Ketua MK setelah terbukti melakukan pelanggaran etik di gedung MKRI, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Foto: Aditia Noviansyah kumparan

"Kalau jadi hakim jangan ah terima duit. Pada diem gak berani. Iya gitu. Pada diem, takut," kata Mega yang disambut tepuk tangan hadirin.

Putusan 90 membuat Anwar Usman — ipar Presiden Jokowi sekaligus paman Gibran — kehilangan jabatannya sebagai ketua MK karena dinilai melanggar etik.

Acara peluncuran buku Todung Mulya Lubis dihadiri oleh sejumlah tokoh PDIP seperti Ganjar Pranowo dan juga tokoh di bidang hukum seperti Bivitri Susanti, Maruarar Siahaan dan Prof. Dr. Satya Arinanto.