Megawati: Saya 2 atau 3 Kali Keliling Dunia, Enggak Ada TMP Kayak di RI

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menghadiri acara Peringatan 9 Tahun UU Desa di Kompleks GBK. Foto: Dok. Istimewa

Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, bicara soal sejarah saat memberikan sambutan di acara peringatan 9 tahun UU Desa di GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/3). Megawati mengajak masyarakat untuk tidak melupakan sejarah.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Dibuktikan dengan adanya Taman Makam Pahlawan (TMP).

"Kenapa, coba lihat, nenek moyang saya ke mana-mana, ada makam-makam. Itu saya selalu hormati," kata Megawati yang juga merupakan Ketua Umum PDIP itu.

"TMP di mana-mana di negara lain belum tentu. Saya mungkin orang yang sudah 2 atau 3 (kali) keliling dunia. Setiap keliling dunia saya minta ke TMP, enggak ada (kayak di Indonesia). Artinya kemerdekaannya diberikan, bukan dilawan dengan darah dan air mata," sambung dia.

Megawati mengatakan, kemerdekaan Indonesia direbut dengan susah payah. Dengan darah dan air mata.

"Di kita itu begitu loh (dilawan dengan darah dan air mata) jangan lupa loh," kata Megawati.

"Nanti anak cucu kalian mau di jajah lagi? Hayo, mau? Iya, mikir," sambung dia.

Megawati pun menyinggung soal masa penjajahan. Perjuangan para pahlawan, masuk penjara hingga melawan kerja paksa Romusha.

"Kita banyak, kalau kalian mau nanti itu foto-foto otentik zaman penjajahan. Supaya rakyat kita sadar sesadar-sadarnya," kata Megawati.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mendapat penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Gotong Royong Desa dalam acara Peringatan 9 Tahun UU Desa di Kompleks GBK. Foto: Dok. Istimewa

Terkait dengan acara peringatan 9 tahun UU Desa di GBK, juga mejadi ajang penyampaian pendapat. Para perangkat desa yang hadir menyampaikan 6 poin tuntutan kepada Presiden Joko Widodo, meskipun dalam acara kali ini Jokowi tidak hadir.

Adapun beberapa poin tuntutan yang disampaikan para massa aksi adalah meminta pemerintah memfokuskan pembangunan desa dengan mengalokasikan 10 persen dari APBN setiap tahunnya. Lalu meminta agar pemerintah menetapkan 15 Januari sebagai hari desa nasional.