Megawati Sebut Susah Cari Pemimpin: Aku Sampai Zikir Biar Enggak Salah Pilih

Megawati Soekarno Putri saat Penutupan Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024). Foto: Dok. Youtube PDI Perjuangan

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengungkap betapa sulit dirinya mencari sosok pemimpin. Megawati mengaku melakukan zikir untuk menentukan sosok pemimpin.

Hal tersebut diungkapkan Megawati saat pidatonya dalam acara penutupan Rakernas V PDIP di Beach International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (26/5).

“Saya itu suka mikirnya gini, berdoa sama yang di atas, emangnya gampang mau milih pemimpin itu lho. Akutuh sampai zikir, opo neh? Cobain supaya jangan salah pilih,” kata Megawati.

Megawati pun memberi alasan kenapa akhirnya memilih dan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024.

“Makanya akhirnya kenapa saya pilih Pak Ganjar. Kenapa hayo saya pilih Pak Ganjar? Dia pernah di PDI betul enggak? Dia dari bawah, naik jenjangnya, paling enggak dia mestinya paham partai kita, benar atau enggak? Ya toh?” ujarnya.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadiri Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024). Foto: YouTube/PDI Perjuangan

Dia juga menjelaskan alasan memilih eks Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, Mahfud adalah sosok yang mengerti hukum.

“Nah pak Mahfud dia ahli hukum. Karena saya lihat ya tadi, hukum melawan hukum sekarang. Jadi lebih baik cari orang yang ngerti hukum banget, gitu lho. Ada reason-nya,” terang dia.

Lebih jauh, Megawati menilai bahwa kondisi Indonesia saat ini memprihatinkan. Ia menyatakan, saat ini kondisi di Indonesia hukum melawan hukum. Dia pun menjelaskan pernyataan tersebut.

"Hukum itu sekarang versus hukum. Hukum yang mengandung kebenaran, berkeadilan, melawan hukum yang dimanipulasi. Ini padahal hukum dan hukum," imbuh dia.

Megawati mengatakan hal tersebut terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lantas, dia mengkritik KPU yang seharusnya netral.

"Ini kejadian di MK, di KPK, terus di KPU. Heran saya. KPU. Loh iya lho. Kok enggak ngerti saya, kok bisa nurut gitu, padahal Komisi Pemilihan Umum, kan harusnya dia pasti luber, pasti jurdil, jadi apa? netral, eh enggak [netral] aduh pusing dah," tandas dia.