Megawati Sindir Penguasa: Saya seperti Tidak Dihormati, Saya Pernah Presiden Lho

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengecam keras ada pihak yang memakai cara tak beretika dan melawan konstitusi untuk meraih kekuasaan. Ia merasa tak dihormati dengan adanya upaya-upaya tersebut.

Hanya saja, Megawati tak menjelaskan secara rinci siapa pihak yang dimaksud.

"Ndak, kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah Presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," kata Megawati dalam Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se-Jawa di JIExpo Kemayoran, Senin (27/11).

Megawati mengatakan, dirinya tak takut bersaing dengan pihak mana pun di Pemilu 2024. Namun ia mengatakan persaingan harus sehat.

"Saya tentu tidak, apa, nurani saya ya terbuka dong, lho, ini bagaimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing (silakan). Ibu ini perempuan tapi Ibu petarung," ujar Megawati.

"Kita aja lambangnya banteng, mana ada banteng itu keok," imbuh dia.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Rakornas relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo Kemayoran, Senin (27/11/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Megawati menyindir pihak berkuasa yang belum lama ada di pemerintahan, namun ingin berkuasa seperti di masa Orde Baru.

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel tahu enggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" ujar dia.

"Berani tidak? Merdeka!" tandas Megawati disambut riuh relawan.

Pernyataan Megawati disampaikan di tengah isu hubungan PDIP dan Jokowi yang tak lagi harmonis. Ini imbas dari majunya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai cawapres dari bacapres Prabowo Subianto.

Adapun Gibran dapat maju cawapres dinilai berkaitan dengan polemik Mahkamah Konstitusi yang melibatkan paman Gibran, Hakim Anwar Usman. Anwar Usman terbukti melanggar etik dalam memberi putusan terkait capres-cawapres boleh berusia 40 tahun asal sudah menjabat kepala daerah.