Megawati soal Asosiasi Desa Minta 10% APBN Buat Bangun Desa: Kerja Dulu

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mendapat penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Gotong Royong Desa dalam acara Peringatan 9 Tahun UU Desa di Kompleks GBK. Foto: Dok. Istimewa

Tiga organisasi desa yakni APDESI, ABPEDNAS dan DPN PPDI menggelar acara peringatan 9 tahun UU Desa di GBK, Jakarta, Minggu (19/3). Dalam acara itu mereka menyuarakan alokasi 10% APBN untuk dana desa.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang hadir dalam acara itu mengomentari tuntutan itu.

Acara itu turut dihadiri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah.

Lebih lanjut mengenai alokasi anggaran, Megawati pun meminta ribuan anggota asosiasi desa yang hadir untuk kembali ke daerahnya dan tidak melakukan aksi unjuk rasa lagi. Ia berjanji akan mengagendakan pertemuan untuk mencapai mufakat.

"Ini pulang langsungkan, kapan-kapan ketemu, enggak usah ngamuk-ngamuk, percaya sama Ibu (Megawati)" tuturnya.

Megawati juga menyindir sikap para kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR dan MPR beberapa waktu lalu.

Menurutnya, seharusnya para perangkat daerah itu bekerja secara maksimal di daerahnya masing-masing ketimbang melakukan aksi demonstrasi.

"Ibu suka mikir, prihatin loh, ngapain hari gini masih demo-demo? kan ini ada, katanya pimpinan?” kata Megawati.

APDESI Minta 10% APBN untuk Dana Desa

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya. Foto: Haya Syahira/kumparan

Sebelumnya tuntutan alokasi dana desa ini juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Surta Wijaya. Alokasi anggaran ini ditujukan untuk membangun infrastruktur yang memajukan desa.

“Jangan selalu desa dimarjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun, tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa,” kata Surta dalam sambutannya.

“Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa (alokasi) dari APBN. Setuju?” lanjut Surta yang kemudian disambut riuh tepuk tangan dari ribuan massa yang hadir.

Dalam periode APBN 2014-2022 pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa yaitu sebesar Rp 468,6 triliun. Anggaran ini mayoritas memang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti terbangunnya jalan desa sepanjang 227.359 ribu kilometer, embung pendukung irigasi dan air bersih desa sebanyak 4500 unit, terbangunnya jaringan irigasi desa sebanyak 71.988 ribu unit.