Megawati Soal Program 3 Juta Rumah Rakyat Miskin: Bangun di Mana? Tanah Siapa?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat perayaan HUT ke 52 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Foto: Youtube/PDI Perjuangan

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah untuk rakyat miskin.

“Pertanyaan saya sangat logic, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah saya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahnya tanah e sopo (siapa), cicilannya piro (berapa)?” kata Megawati dalam pidato politiknya saat HUT ke 52 PDI-Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jumat (10/1).

Megawati mengatakan bahwa pertanyaannya ini ia utarakan secara objektif, bukan sekadar kritik tanpa makna semata.

“Nanti dibilang Bu Mega tidak sejalan dengan pemerintahan, loh ko enake orang gosok tuh enak banget gitu, coba kamu rasain kalau dipecah belah, masa saya nggak boleh memberikan sumbangsih?” kata Presiden RI ke 5 itu.

Padahal, Megawati hanya ingin mendalami skema proyek yang menggunakan uang negara hingga puluhan triliun itu.

“Perekonomian kita bagaimana?” katanya.

Ia pun berpesan bahwa program prioritas itu harus diselesaikan, tidak hanya sebatas program saja.

“Jangan lupa loh saya pernah Presiden. Semua urusan saya itu selesai. Saya dapat award loh. Kenapa loh betul loh, Karena bisa selesaikan utang IMF,” katanya.

Prabowo membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bertanggung jawab terhadap pembangunan rumah untuk rakyat miskin ini. Menteri PKP adalah Maruarar Sirait, eks kader PDIP yang kini menyeberang ke Gerindra.

Maruarar Sirait mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP kepada Ketua FPDIP DPR Utut Adianto, Senin (15/1/2024). Foto: INstagram/@maruararsirait

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo sejak awal menjelaskan pembangunan 3 juta rumah nantinya diimplementasikan dengan pembangunan 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan. Tujuannya adalah mendorong terciptanya middle class atau kelas menengah baru.

Pada awalnya, anggaran yang direncanakan untuk Kementerian PKP sebagai lembaga yang menangani tugas ini sebesar Rp 53,6 triliun untuk tahun 2025, walau demikian saat anggaran ditetapkan pada Desember ini, Kementerian PKP hanya mendapat alokasi Rp 5,27 triliun.