Megawati Sudah Dengar Ada Desakan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko Dicopot
·waktu baca 2 menit
PerbesarSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Ketum sekaligus Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri sudah mendengar dorongan komisi VII DPR soal Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dicopot. Mega saat ini menjadi Dewan Pengarah di BRIN.
Hasto berpandangan salah satu masalah di dalam BRIN saat ini adalah anggota DPR yang mendorong setiap program di dapilnya untuk dilakukan BRIN. Padahal, kata dia, anggaran BRIN sangat terbatas.
"Ya sudah (Bu Mega dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2).
Hasto menuturkan saat ini BRIN telah melakukan proses konsolidasi internal. Ia menyebut BRIN tengah fokus mendorong kegiatan riset dan inovasi.
"Ini sedang melakukan proses konsolidasi, sedang membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi, bahkan begitu banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik," kata dia.
Hasto juga mengatakan, partai telah menugaskan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Pacul untuk melakukan komunikasi terkait kinerja yang dilakukan BRIN.
Yang pasti, ia menambahkan anggaran BRIN harus difokuskan untuk penelitian, bukan kepentingan elektoral.
"Intinya, anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian. Kalau elektoral itu, nanti yang lain," tandas Hasto.
Sebelumnya, dorongan agar Handoko dicopot sebagai Kepala BRIN merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kepala BRIN yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dari Fraksi Partai NasDem pada Senin (30/1) sore.
"Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk segera menggantikan Kepala BRIN mengingat berbagai permasalahan BRIN yang tidak kunjung selesai," jelas kesimpulan rapat yang diterima, Selasa (31/1).
Selain itu, Komisi VII DPR mendorong audit penggunaan anggaran BRIN tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan anggaran BRIN tahun anggaran 2022 oleh BPK RI," jelas kesimpulan rapat Komisi VII DPR.