Megawati Terbitkan Surat Teguran ke Dewan Kolonel: Tak Ada dalam AD/ART Partai

Megawati Soekarnoputri memberi pengarahan kepada para kader partai, Kamis (22/9). Foto: Dok. PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap Dewan Kolonel yang dibentuk sejumlah anggota fraksi PDIP di DPR untuk mengantarkan Ketua DPR Puan Maharani ke kursi capres mendapat teguran tegas.

Teguran itu langsung diberikan oleh Ketum Megawati Soekarnoputri yang ditandatangani dirinya dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada awal Oktober ini.

"Dewan Kolonel tidak dikenal AD/ART partai. Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres-cawapres arahan Bu Ketum jelas semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat, Ibu Mega akan umumkan capres-cawapres," kata Hasto kepada wartawan di GBK Arena, Minggu (23/10).

"Saya tidak ingat persis [kapan surat dikeluarkan] tapi yang dilakukan kaderisasi DPC Tangsel saat itu, Bu Ketum menegaskan disiplin partai harus ditegakkan dan itu tidak pandang bulu. Partai tidak mengenal dalam AD/ART adanya Dekol," imbuh dia.

Hasto menerangkan sejumlah anggota Dekol telah mendapat sanksi. Meski ia enggan merinci siapa saja yang diberi sanksi tersebut dan apa sanksi yang dimaksud.

Ia hanya mengatakan, sanksi diberikan kepada anggota Dekol yang gencar melontarkan pernyataan di media.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat Penutupan Kader Pratama PDIP di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022). Foto: Dok. PDI

Tak hanya Dewan Kolonel yang mendukung Puan, pendukung Ganjar Pranowo untuk maju capres pun mendapat teguran. Seperti Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (FX Rudy) yang menggencarkan dukungan usai Gubernur Jateng itu menyatakan siap nyapres.

Namun, soal FX Hadi, DPP PDIP akan memanggil lebih dulu eks Wali Kota Solo itu ke Jakarta untuk klarifikasi.

"Jadi semua tegak lurus disiplin tidak hanya Dekol. Pak FX Rudy dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres itu [menyalahi] kewenangan dari Ketum, sehingga partai tegakkan disiplin partai kepada semua pihak tanpa kecuali," ujar dia.

"[Dewan Kolonel] tidak semua [disanksi]. [Lebih] utama yang menyampaikan pernyataan-pernyataan ke media yang menimbulkan berbagai isu tidak perlu. Fokus dari partai adalah turun ke bawah membantu rakyat, itu yang disampaikan oleh Bu Mega. Ya kita udah berikan sanksi," jelas dia.

Ada enam anggota Fraksi PDIP DPR yang mencetuskan untuk membentuk 'Dewan Kolonel'. Anggota DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan, ide pembentukan Dewan Kolonel digagas oleh anggota fraksi PDIP Johan Budi.

Ide itu disampaikan Johan usai rapat fraksi langsung bersama Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Iya abis rapat ada pengarahan, Mbak Puan, kan, pembina fraksi dan cuma saat Mbak Puan saja. Kemudian masuk ruang pimpinan fraksi, Johan Budi bilang, 'Kita loyalis Mbak harus buat sesuatu, Dewan Kolonel. Kita tunjukkan bahwa kita loyalis Mbak'," kata Trimedya.

Masing-masing anggota Dewan Kolonel diharapkan dapat mengharumkan nama Puan di masing-masing komisi dan dapil. Anggota lain yang kerap menyuarakan Dewan Kolonel di antaranya Junimart Girsang dan Masinton Pasaribu.