Melihat Harta Para Jenderal Bintang 3 Polri

Ilustrasi pangkat bintang 3 Polri. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Saat ini, setidaknya terdapat 15 personel polisi yang menyandang pangkat bintang tiga alias komisaris jenderal. Mereka menempati sejumlah posisi strategis di Polri, mulai dari Wakapolri hingga Kabareskrim.

Selain itu, ada juga perwira tinggi yang berkarier di luar institusi Polri seperti di Lemhannas hingga BNN.

Dalam tulisan ini, kumparan akan menyajikan mengenai data kepatuhan para jenderal bintang tiga tersebut dalam melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Begitu juga nilai harta yang mereka laporkan.

Seberapa patuh para jenderal polisi ini melapor harta kekayaan? Yang lapor LHKPN tentu patut diapresiasi, memenuhi amanat undang-undang.

Berikut LHKPN perwira tinggi Polri diurutkan dari yang paling patuh melapor harta kekayaan ke KPK:

Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto

Kabaharkam Polri Komjen Arief Sulistyanto. Foto: Kabarharkam

Komjen Arief Sulistyanto termasuk perwira yang rajin melaporkan hartanya. Terdapat 6 laporan LHKPN Komjen Arief Sulistyanto di situs KPK. Berikut datanya:

Berikut rincian harta kekayaan yang terakhir dilaporkan Komjen Arief pada 2022:

Total: Rp 14.721.025.394

Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekun

Wakil Kepala BSSN, Irjen Dharma Pongrekun. Foto: Lutfan Darmawan/kumparan

Jabatan Dharma Pongrekun pada saat ini ialah Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Berdasarkan situs KPK, tercatat ada 4 LHKPN Dharma Pongrekun, selaku Kabiro di Bareskrim hingga penugasan di BSSN. Berikut datanya:

Berikut rincian harta Komjen Dharma Pongrekun yang terakhir dilaporkannya pada 2021:

Total Rp 9.345.745.000

Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (29/3). Foto: Dok. Istimewa

Saat ini, Komjen Boy Rafli menjabat sebagai Kepala BNPT. Merujuk situs KPK, terdapat 4 LHKPN yang dilaporkan Komjen Boy Rafli. Berikut datanya:

Berikut rincian laporan harta Komjen Boy Rafli yang terakhir pada 2022:

Total: Rp 7.116.873.817

Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono

Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono memberikan pembekalan kepada siswa SIP. Foto: Lemdiklat Polri

Komjen Gatot Eddy ialah Wakapolri yang sedang menjabat. Terdapat tiga LHKPN milik Komjen Gatot Eddy. Berikut datanya:

Berikut rincian laporan kekayaan Komjen Gatot Eddy tahun 2020 tersebut:

Total: Rp 10.784.282.700

Komisaris Jenderal Ahmad Dofiri

Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Saat ini, Komjen Ahmad Dofiri menjabat sebagai Kepala Baintelkam Polri. Ia tercatat mempunyai 3 laporan LHKPN di situs KPK. Berikut datanya:

Berikut rincian laporan kekayaan Komjen Ahmad Dofiri pada pelaporan tahun 2020:

Total: Rp 6.550.000.000

Komisaris Jenderal Petrus Reinhard Golose

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Reinhard Golose memberikan keterangan pers saat pemusnahan barang bukti narkotika di halaman kantor BNN kota Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (9/6/2022). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Komjen Petrus Golose tengah menjabat sebagai Kepala BNN. Berdasarkan situs KPK, terdapat 3 laporan kekayaan Komjen Petrus Golose. Berikut datanya:

Berikut rincian laporan terakhir Komjen Petrus Golose pada 2022:

Total: Rp 13.893.037.956

Komisaris Jenderal Agus Andrianto

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto bicara soal penegakan restorative justice. Foto: Dok. Istimewa

Komjen Agus Andrianto ialah Kabareskrim Polri yang saat ini menjabat. Berdasarkan situs KPK, terdapat 2 LHKPN milik Komjen Agus. Berikut datanya:

Berikut rincian laporan Komjen Agus pada 2011 tersebut:

Total: Rp 2.797.350.000

Komisaris Jenderal Purwadi Arianto

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Purwadi Arianto Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Saat ini, Komjen Purwadi menjabat selaku Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Ada dua laporan LHKPN milik Komjen Purwadi di situs KPK. Berikut datanya:

Berikut rincian laporan terakhir Komjen Purwadi pada 2020:

Total: Rp 43.078.232.989

Komisaris Jenderal Agung Budi Maryoto

Komjen Agung Budi Maryoto memberikan keterangan usai menerima hasil pemantauan dan penyelidikan peristiwa penembakan Brigadir Yosua di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (1/9/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Komjen Agung Budi Maryoto sekarang menjabat Inspektur Pengawasan Umum Polri. Terdapat satu laporan LHKPN Komjen Agung di situs KPK, yakni:

Berikut rincian harta kekayaan Komjen Agung sebagaimana pelaporan tahun 2007 itu:

Total: Rp 1.952.346.000

Komisaris Jenderal Rycko Amelza Dahniel

Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, melantik 1.234 orang Perwira Pertama Polri. Foto: Kalemdiklat Polri

Komjen Rycko sedang menjabat Kepala Lemdiklat Polri. Dalam e-LHKPN KPK, hanya ditemukan satu laporan dari Komjen Rycko, yakni:

Berikut rincian hartanya:

Total: Rp 16.925.215.110

Komisaris Jenderal Bambang Sunarwibowo

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol Bambang Sunarwibowo. Foto: Dok. BIN

Komjen Bambang tengah menjabat Sekretaris Utama BIN. Terdapat satu laporan LHKPN Komjen Bambang di situs KPK, yakni:

Berikut rincian hartanya:

Total: Rp 1.545.763.000

Pejabat yang Belum Ada Laporan LHKPN di KPK

Komisaris Jenderal Anang Revandoko

Dankorbrimob Polri Irjen Pol Anang Revandoko lepas pasukan ke Turki dan Irlandia. Foto: Polri

Komjen Anang ialah Komandan Korps Brimob Polri. Tidak ditemukan adanya catatan LHKPN Komjen Anang di situs KPK.

Komisaris Jenderal Polisi Luki Hermawan

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Komjen Luki saat ini menjabat Wakil Kepala BSSN. Tidak ditemukan adanya catatan LHKPN Komjen Luki di situs KPK.

Komisaris Jenderal Andap Budhi Revianto

Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto. Foto: Dok. Kemenkumham

Komjen Andap tengah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Tidak ditemukan adanya catatan LHKPN Komjen Andap di situs KPK.

Komisaris Jenderal Hendro Sugianto

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik Irjen Pol Hendro Sugiatno dilantik sebagai Dirjen Perhubungan Darat dan Arif Toha Tjahjagama dilantik sebagai Dirjen Perhubungan Laut yang baru. Foto: Dok. Kemenhub

Saat ini, Komjen Hendro menjabat Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Tidak ditemukan adanya catatan LHKPN Komjen Hendro di situs KPK.

Statistik kepatuhan Polri lapor LHKPN tahun 2021. Foto: Dok. Istimewa

Penjelasan KPK

KPK pernah menjelaskan, tidak tercantumnya laporan LHKPN di laman e-LHKPN bisa dikarenakan sejumlah hal. Mulai dari belum melapor, hingga laporan masih dalam tahap verifikasi dan belum dipublikasi oleh KPK.

Aturan soal melaporkan harta kekayaan itu tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, tepatnya pada pasal 17 soal tugas dan wewenang KPK dalam melakukan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Polisi yang memiliki jabatan strategis masuk dalam wajib lapor.

Berikut bunyinya:

(1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara.

Dikutip dari Lipsus kumparan, berdasarkan laman LHKPN KPK, hasil pengkajian pengawasan KPK di e-LHKPN pada 2022 menyebutkan tingkat kepatuhan Polri dalam melaporkan LHKPN hanya 47,85 persen dari 2.136 orang yang wajib lapor.

Melalui data tersebut, sebanyak 1.550 orang yang sudah melapor dan 586 orang sama sekali belum menyampaikan LHKPN. Dengan catatan, untuk 2022, prosesnya masih berjalan dan baru dapat diakses lengkap pada tahun depan.

Sementara tahun sebelumnya, tingkat kepatuhan kepolisian dalam melaporkan LHKPN mencapai 82,48 persen dari 16.637 orang wajib lapor.

****

Ikuti program Master Class Batch 3, 3 hari pelatihan intensif untuk para pelaku UMKM, gratis! Daftar sekarang di LINK INI.