Melihat Kantor Kelurahan Jembatan Besi yang Disebut Gaib oleh DPRD DKI

Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat (Foto: Yuana Fatwallah/kumparan)

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sempat mengkritik Pemprov DKI Jakarta karena Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta Barat tak ada kantor. Hal ini disampaikan saat rapat Badan Anggaran (Banggar), Kamis (7/9).

Rupanya, yang dimaksud Prasetio dengan tidak ada kantor bukannya benar-benar tidak memiliki kantor. Melainkan, kantor Keluruhan Jembatan Besi kondisinya sangat memprihatikan.

Kondisi bagian dalam kelurahan jembatan besi, Tambora, Jakarta Barat (Foto: Yuana Fatwallah/kumparan)

Kantor Kelurahan Jembatan Besi terletak di Jalan Jembatan Besi VIII, Tambora, Jakarta Barat. Dari luar, kelurahan tidak luas seperti kelurahan-kelurahan lainnya di Jakarta. Halaman parkir juga hanya bisa menampung belasan sepeda motor dan satu unit mobil.

Kantor ini terdiri atas dua lantai. Lantai pertama untuk pelayanan dan arsip, sedangkan lantai dua untuk ruangan lurah dan pegawai lainnya.

Kantor Kelurahan Jembatan Besi berdiri di atas lahan seluas 286 meter persegi dengan luas bangunan 156 meter persegi. Dengan ruang seluas itu, tata letak ruangan menjadi sangat sempit. Lemari tempat menaruh arsip bergabung dengan ruang pelayanan. Pendingin ruangan yang terpasang seperti tak mampu menyejukkan ruangan karena masih ada dua kipas besar yang tetap dioperasikan.

Kondisi bagian dalam kelurahan jembatan besi, Tambora, Jakarta Barat (Foto: Yuana Fatwallah/kumparan)

Pihak kelurahan bukan tanpa usaha untuk meminta diadakan gedung baru kepada Pemprov DKI Jakarta. Maklum saja, bangunan ini sudah berdiri sejak 1981 dan belum pernah direnovasi besar-besaran. Permintaan untuk membangun gedung baru sudah dilalukan sejak 2 tahun lalu, tapi tak kunjung teralisasi.

"Itu surat terakhir (pengajuan lahan baru kelurahan), sudah banyak (ngirim surat pengajuan), sudah beberapa kali," kata Sekretaris Kelurahan Jembatan Besi, Bagus kepada kumparan di lokasi, Jumat (7/9).

Surat terkahir kelurahan jembatan besi kepada Camat Tambora perihal kondisi kelurahan, Jumat (7/9/18). (Foto: Yuana Fatwallah/kumparan)

Bagus menjelaskan, dia bersama Lurah Jembatan Besi sudah mengusulkan pembangunan gedung baru paling tidak di atas lahan 600-1.000 meter persegi. Sejumlah lokasi juga sudah diusulkan untuk bisa digunakan sebagai pembangunan gedung baru, tapi tak kunjung terealisasi.

"Jadi (butuh) renovasi ini, lahannya sangat kecil dan dibutuhkan kira-kira 600 meter sampai 1000 meter. Pak Lurah itu sudah banyak ngusulin termasuk di tanah PU Air, tapi belum bisa dibangun. Kemudian Pak Lurah juga mengusulkan di Pasar Jaya (Pasar Inpres) kan luasnya hampir 10.000 meter. Pak lurah mengusulkan bagaimana 1.000 meter untuk kantor kelurahan," terang Bagus.

Kondisi ruang arsip Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta Barat, Jumat (07/09/2018). (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)

Permintaan itu terus disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta. Sebab, tak hanya aparat kelurahan yang mengeluhkan kondisi kantor yang memprihatinkan ini, tapi warga juga sudah sering mengeluhkan hal serupa.

"Inikan permintaaan masyarakat juga, 'tolong dong Pak Lurah diusulkan'. Ini semua Lurah juga sudah mengusulkan cuma belum ada," ungkap dia.

Sementara, sejumlah tanah sempat ditawarkan oleh warga kepada pemerintah untuk bangunan baru kelurahan. Namun, masih belum menemukan titik temu karena negosiasi masih alot.

"Kita sudah ada ditawarkan warga tapi harganya tinggi. Kalau pemerintah kan pakai NJPO, kalau warga masyarakat maunya menjual dengan harga pasaran," keluh dia.

Kondisi ruang arsip Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta Barat, Jumat (07/09/2018). (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)

Ia mengaku, pihak kelurahan harus meminjam gedung serbaguna untuk menjalankan kegiatan yang bersifat besar. Misal rapat bersama pengurus kelurahan, RT, RW, PKK dan lainnya. Termasuk, kegiatan massal seperti sosialisasi pemilu.

"(Kondisi kelurahan) tidak proposional kita tidak bisa menampung. Misal undang RT-RT aja 100, belum RW kalau kita undang saja enggak muat. Kita pinjam untuk pertemuan (karena enggak muat)," ungkapnya.

"Apalagi dulu kalau momen tertentu yang sifatnya massal itu enggak nampung. Misalnya kalau kegiatan untuk pemilu untuk bimtek-nya (pembinaan teknis) enggak bisa di sini karena enggak muat, kita pinjem gedung," sambungnya.

Kondisi ruang arsip Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta Barat, Jumat (07/09/2018). (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)

Meski belum dapat kejelasan terkait lahan renovasi kelurahan, Bagus tetap berharap pemerintah kota dan Pemprov DKI Jakarta segera mewujudkannya.

"Harapan kami segera terealisasi. Karena kan kalau tempat kerjanya representatif mungkin ada hubungannya dengan peningaktan kerja, untuk parkir aja susah," pungkasnya.

Sebelumnya, Prasetio juga menyoroti Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta Barat. Sampai saat ini, kelurahan itu belum juga memiliki kantor baru.

"Terus saya mau tanya lagi nih buat Kelurahan Jembatan Besi, administrasi Jakarta Barat. Pak tolong dijawab. Kenapa kantor kelurahannya enggak ada, Pak?" tanya Prasetio.

Wakil Wali Kota Jakarta Barat Muhammad Zen menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan lahan yang akan dijadikan kantor Kelurahan Jembatan Besi. Lokasinya di Jalan Jembatan Besi II seluas 775 meter. Tapi pada prosesnya, ada ketidaksepahaman antara ahli waris pemilik lahan itu.

"Ada yang mau jual ada yang tidak mau jual. Ada yang mau harga spesial, dan tidak harga special. Sehingga tidak ada kesepakatan dan kami mencari lokasi lain. Ada lahan lain, aset Pemprov DKI Jakarta, ada lahan sekitar 10.000 meter, namun lahan tersebut akan direvitalisasi," jelas dia.