Melihat Peta Koalisi Jelang 2024: KIB, Gerindra-PKB, hingga PDIP

Suasana peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di KPU, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Partai politik mulai bermanuver jelang Pemilu Serentak 2024. Sejumlah parpol sepakat membentuk koalisi dini, bahkan mendeklarasikan sosok calon presiden.

Pada pertengahan Mei lalu, misalnya, Partai Golkar, PAN, dan PPP menghebohkan publik dengan membentuk koalisi bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sementara Sabtu (14/8) kemarin, Gerindra dan PKB telah menandatangani piagam perjanjian untuk berkoalisi pada 2024, bersamaan dengan deklarasi Gerindra yang menyatakan kesediaan Ketum Prabowo Subianto maju sebagai capres ketiga kalinya.

Lantas, sejauh ini bagaimana peta koalisi parpol yang telah terbentuk?

Landasan koalisi adalah terpenuhinya syarat mengusung capres-cawapres dengan mengumpulkan 20 persen kursi di DPR, sebagaimana ketentuan UU Pemilu Pasal 222.

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Suasana saat sidang paripurna ke-20 DPR RI. Foto: Jacko Ryan/kumparan

Koalisi Golkar, PAN, dan PPP (KIB)

Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa sepakat berkoalisi di Pemilu 2024 usai menggelar pertemuan tertutup di Rumah Heritage, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis 12 Mei 2022.

Deklarasi koalisi dan penandatangan MoU dilakukan dalam acara Silatnas KIB di Plataran Hutan Kota, Senayan, Sabtu (4/6) malam. Ketiga parpol pun menunjukkan kekompakan dengan mendaftar ke KPU berbarengan sebagai parpol peserta pemilu pada Rabu (10/8).

Gabungan 3 parpol ini telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Golkar merupakan pemilik kursi terbanyak kedua di DPR RI dengan 14,78% atau 85 kursi. Sementara PAN memiliki 7,65% atau 44 kursi dan PPP memiliki 3,30% atau 19 kursi. Artinya, KIB total memiliki 25,73% atau 148 kursi.

Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan (kiri), dan Ketum DPP PPP Suharso Monoarfa (kanan) usai melakukan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Foto: Aprilio Akbar/ANTARA FOTO

KIB belum sepakat soal nama capres-cawapres. Namun masing-masing parpol telah memiliki kandidat sendiri yang akan dibahas bersama dalam KIB.

Golkar telah menetapkan Airlangga sebagai capres dalam Munas Golkar pada 2019 lalu. PAN menyatakan keinginan mengusung Zulhas, sekaligus mencari sosok capres-cawapres potensial lainnya dalam jaringan aspirasi kader, PAN Memilih 2024.

Adapun PPP belum memiliki kecenderungan sosok pilihan, namun membuka peluang bagi Suharso Monoarfa, ketum parpol anggota KIB lainnya, dan sosok di luar KIB.

“Yang jelas tentu di antara yang juga kita lihat adalah dari kabinet, yang sedang jadi kepala daerah, dan ada yang pernah di kabinet atau pernah jadi kepala daerah,” kata Waketum PPP Arsul Sani usai pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 di KPU, Jakarta, Rabu (10/8).

Airlangga kerap menegaskan dalam sejumlah kesempatan bahwa capres-cawapres akan menjadi chapter terakhir di KIB. KIB juga tak menutup kemungkinan sebelum menentukan capres-cawapres, akan ada parpol lain yang bergabung.

"Saya sampaikan bahwa tadi yang ditanya [soal capres] itu chapter berikutnya, sudah menjelang akhir. Kita akan mendorong chapter berikutnya. Deklarasi capres chapter terakhir," kata Airlangga.

Koalisi Gerindra-PKB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) saat deklarasi koalisi antara Partai Gerindra dan PKB dalam Rapimnas Gerindra di SICC, Sentul. Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

PKS dan PKB ancang-ancang membentuk koalisi Pilpres di 2024 pada awal Juni lalu. Ancang-ancang koalisi tersebut diharapkan menjadi poros ketiga yang dapat mencegah polarisasi di Pilpres 2024.

Namun, rencana koalisi ini meredup. PKB justru berlabuh lebih dulu ke Gerindra. Dimulai dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin menyambangi kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6). Sejak pertemuan, kedua parpol mengatakan kans koalisi semakin kuat.

Gerindra-PKB sepakat menandatangani piagam kesepakatan koalisi jelang pilpres, dan daftar bareng ke KPU pada Senin (8/8). Kedua pihak pun mulai meramaikan wacana memasangkan Prabowo-Cak Imin sebagai capres-cawapres di 2024.

Kemarin, Sabtu (13/8), Gerindra mendeklarasikan kesediaan Prabowo maju capres dalam Rapimnas di Sentul, Jawa Barat. Ini sekaligus diikuti penandatanganan piagam kesepakatan dengan PKB untuk berkoalisi dan menentukan capres-cawapres di 2024.

Gabungan Gerindra dan PKB telah memenuhi syarat pencapresan di 2024, yakni 23,63% atau 136 kursi. Gerindra memiliki 13,57% atau 78 kursi, dan PKB memiliki 10,09% atau 58 kursi di Senayan.

PDIP

Rakor Fraksi PDIP. Foto: PDIP

PDI Perjuangan (PDIP) menjadi satu-satunya parpol yang dapat mengusung capres-cawapres tanpa koalisi. Sebagai parpol pemenang Pemilu 2019, PDIP memiliki 22,26% atau 128 kursi di DPR RI. Ini lebih dari syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yakni 20%.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan koalisi adalah keniscayaan. Meski sejauh ini, PDIP belum terlihat bergerak membangun koalisi.

Hasto menilai masih terlalu dini membahas koalisi karena pendaftaran parpol baru dibuka. Selain itu, masih ada potensi calon parpol yang nanti diajak koalisi tidak akan lolos verifikasi KPU.

"Misalnya, verifikasi ini kan akan menentukan parpol mana yang lolos. Nah, kalau kita belum-belum sudah bekerja sama lalu ada partai yang tidak lolos bagaimana?" kata Hasto.

"Jadi jangan membuat diri kita, melakukan hal-hal yang sebenarnya waktunya masih ada di kemudian hari bisa dilakukan pada bulan Agustus 2023 ketika pendaftaran paslon dilakukan berdasarkan tahapan KPU," imbuhnya.

Di satu sisi, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memandatkan putrinya Puan Maharani, putranya Prananda Prabowo, dan Hasto untuk menjajaki koalisi terkait pilpres 2024.

"Komunikasi politik PDIP kepada parpol-parpol lainnya untuk penjajakan kerja sama, komunikasi, itu Ibu Megawati menugaskan Mbak Puan Maharani, Mas Prananda dan Mas Hasto sebagai sekjen PDIP," kata Politikus PDIP Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Senayan, Senin (4/7).

Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengungkap Puan biasanya akan membuat tim advance sebelum melakukan pertemuan dengan parpol lain. Ia mengatakan kemungkinan tim itu akan dibentuk usai HUT ke-77 RI 17 Agustus mendatang.

NasDem, Demokrat, dan PKS?

Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di NasDem Tower, Kamis (23/6/2022). Foto: Demokrat

Partai NasDem mengeluarkan tiga nama rekomendasi bakal capres 2024 yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo dalam Rakernas pada 15-17 Juni 2022. Seiring gelaran Rakernas, sejumlah pimpinan parpol nampak menyambangi Kantor DPP NasDem Tower di Gondangdia untuk membahas koalisi dengan Ketum Surya Paloh.

Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), salah satunya, telah 3 kali bersilaturahmi dengan Paloh. Satu pertemuan di antaranya didampingi oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, menguatkan isi wacana koalisi kedua parpol.

Adapun menyusul balik arah PKB ke Gerindra, PKS nampak dekat dengan NasDem dan Demokrat. PKS dan NasDem sepakat membuka peluang koalisi bersama di Pilpres 2024 dalam pertemuan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (22/6).

Usai menyambangi NasDem, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy juga bertolak ke DPP Demokrat. Pertemuan-pertemuan tersebut membuat wacana ketiganya untuk berkoalisi menguat.

Terbaru, tiga pimpinan parpol tersebut yakni Surya Paloh, AHY dan Wakil Ketua Majelis Syuro yang juga merupakan eks Ketua Umum PKS Sohibul Iman pun nampak satu meja di pernikahan putri Anies Baswedan.

AHY tak menampik partainya intens melakukan komunikasi dengan Partai NasDem dan PKS.

"Ya teman-teman juga bisa mengikuti sebetulnya Demokrat ini terbuka berkomunikasi dengan semua partai politik. tetapi akhir-akhir ini tentu kami juga cukup Intens untuk berkomunikasi dengan partai PKS dan Partai Nasdem," kata AHY di KPU, Jakarta, Jumat (5/8).

Meski begitu, mereka belum resmi mendeklarasikan koalisi. Jika tercapai kesepakatan, Demokrat, NasDem, dan PKS memenuhi tiket pencalonan capres di 2024. Ketiganya mengantongi lebih dari 28%.

NasDem memiliki 10,26% atau 59 kursi, Demokrat 9,39% atau 54 kursi, dan PKS 8,70% atau 50 kursi di Senayan.

Bagaimana peta koalisi resmi di Pemilu 2024? Tunggu saja. Politik sangat dinamis.