Melihat Riwayat Ekspansi NATO ke Eropa Timur
·waktu baca 5 menit
PerbesarInvasi Rusia ke Ukraina tak kunjung berakhir. Sejumlah wilayah sipil dihujani rudal dan jumlah korban jiwa kian melambung dalam kurun waktu sekitar 10 hari terakhir. Selain itu, serangan tersebut turut berimbas pada hubungan NATO, Rusia, dan Ukraina yang kian memanas.
NATO saat ini tak kunjung menerapkan zona larangan terbang untuk Ukraina. Sebab, langkah itu dapat memicu eskalasi menuju perang dunia ketiga.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas mengkritik keputusan tersebut.
“Semua orang yang mati mulai hari ini akan mati karena Anda, karena kelemahan Anda, karena kurangnya persatuan Anda,” tegas Zelensky pada Jumat (4/3/2022), seperti dikutip dari CNN.
Ia menambahkan, negara-negara anggota pakta tersebut membangun narasi palsu. Menurut Zelensky, penutupan wilayah udara di Ukraina tidak akan memicu agresi dari Rusia terhadap NATO.
Dalam kaitan dengan invasi di Ukraina, adanya zona larangan terbang akan membuat pesawat Rusia tak mendapat izin untuk melintas guna melancarkan serangan.
Baik Rusia maupun Ukraina bukanlah anggota NATO. Presiden Vladimir Putin pun melihat NATO sebagai ancaman langsung terhadap keamanan negara. Sementara Ukraina memiliki relasi yang dekat dengan NATO, sebab ada kepentingan AS untuk memperluas wilayahnya ke Eropa Timur.
Putin menggunakan ekspansi NATO sebagai pembenaran untuk melakukan invasi ke Ukraina. Akibatnya, NATO enggan untuk terlibat dalam pertempuran dan menolak mengambil tindakan langsung terhadap Rusia.
Lantas, bagaimana NATO melakukan ekspansi ke wilayah Eropa Timur? Apa kaitannya dengan pertempuran di Ukraina?
Ekspansi NATO dan Respons Rusia
NATO awalnya dibentuk oleh 12 negara termasuk AS, kanada, dan negara Eropa Barat pada tahun 1949. Pada 1955, Soviet merespons dengan membuat aliansi negara-negara Eropa Timur yang disebut Pakta Warsawa.
Pemerintahan Bill Clinton lantas membuat kebijakan untuk menarik negara-negara bekas Pakta Warsawa ke NATO, termasuk beberapa negara bekas bagian Uni Soviet.
Tahun 1999, mereka mengundang Polandia, Republik Ceko, dan Hungaria menjadi member. Ini sekaligus menjadi gelombang ekspansi pertama, dikutip dari The Guardian.
Langkah itu langsung memicu amarah dari Rusia. Sebab, Rusia menilai ekspansi ini merupakan strategi untuk mengeksploitasi ‘kerentanan’ mereka serta memindahkan garis pemisah Eropa ke timur, sehingga Rusia makin terpencil.
Putin menegaskan, ekspansi NATO ke Eropa Timur akan disikapi dengan pertahanan yang serius dari Rusia, bahkan melibatkan aksi militer.
Pimpinan NATO dan AS kembali mengadakan ekspansi selanjutnya, termasuk menambahkan tiga negara Baltik, yakni Estonia, Latvia, dan Lithuania pada tahun 2004. Ekspansi ini membuat NATO berada di pinggir batas Federasi Rusia.
Sebuah peringatan diberikan Putin tahun 2007 dalam pertemuan tahunan di Munich. Presiden Rusia itu menyerukan bahwa ekspansi NATO merepresentasikan provokasi serius yang mengurangi kepercayaan.
Menurut dosen Hubungan Internasional UNPAD, Rizki Ananda Ramadhan, bergabungnya negara-negara Eropa Timur ke NATO memberikan keuntungan tersendiri.
“Keuntungan gabung (ke) NATO adalah perlindungan dari NATO atas serangan negara lain, termasuk kerjasama pertahanan yang lengkap,” ujar Rizki saat dihubungi kumparan, Senin (7/3).
Salah satu anggota NATO, Amerika Serikat, memang dikenal punya kekuatan militer nomor 1 di dunia. Tentunya ini 'cukup' untuk mendukung pertahanan negara anggota.
Di sisi lain, negara-negara tersebut bisa dicap sebagai alat kepentingan Barat bila memilih untuk bergabung ke NATO.
Pada tahun 2013 dan 2014, pejabat Barat melakukan campur tangan dalam urusan politik internal Ukraina untuk membantu para demonstran menggulingkan presiden terpilih Ukraina yang pro-Rusia. Hal ini dinilai sebagai tindakan provokasi yang berani dan ‘sangat arogan’.
Alhasil, Rusia menanggapinya dengan mencaplok Semenanjung Krimea. Wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian administrasi Ukraina.
Sementara NATO menganggapnya sebagai pencaplokan ilegal yang bertentangan dengan Memorandum Budapest 1994 mengenai keutuhan wilayah Ukraina, yang ditandatangani Rusia. NATO kemudian menanggapi dengan menempatkan pasukan di beberapa negara Eropa Timur untuk pertama kalinya, dikutip dari BBC.
Putin menuntut agar NATO memberikan jaminan atas berbagai masalah keamanan. Secara khusus, Moskow menginginkan adanya jaminan yang mengikat bahwa NATO akan mengurangi ruang lingkup militernya di Eropa timur serta tidak akan menawarkan keanggotaan ke Ukraina.
Dikutip dari The Guardian, upaya Barat untuk menjadikan Ukraina sebagai pion politik dan militer NATO (walaupun tidak menjadi anggota resmi), dapat berakhir dengan merugikan rakyat Ukraina.
Saat ini Rusia tengah menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022. Terhitung, warga sipil yang kehilangan nyawa mencapai 364 orang, puluhan di antaranya adalah anak-anak. Laporan yang dirilis PBB itu turut mengungkap ratusan warga sipil lainnya menderita luka-luka akibat serangan Rusia.
Moskow berulang kali membantah serangan ditargetkan ke warga sipil. Mereka memastikan, operasi militer khusus ditujukan untuk fasilitas militer milik Ukraina.
Sementara Rusia mulai mendapatkan sanksi Barat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, sanksi sama saja menyatakan perang. Ia pun tetap pada pendiriannya agar operasi militer di Ukraina harus dilakukan.
Putin menegaskan, operasi militer bertujuan untuk melindungi warga penutur bahasa Rusia di Ukraina. Ia juga menginginkan, melalui operasi militer itu Ukraina bisa bersikap netral dan tak lagi menjadi ancaman bagi Rusia.
“Operasi khusus kami hanya mungkin berhenti bila Ukraina menghentikan operasi militer dan melaksanakan berbagai tuntutan,” ujar Kremlin saat membacakan hasil komunikasi antara Putin dan Erdogan seperti dikutip dari Reuters.
Terkait hal ini, Rizki beranggapan bahwa serangan yang lebih destruktif bisa saja terjadi bila tak ada perubahan niat dari Ukraina soal intervensi NATO.
“Gertakan ini bisa terjadi bila nyatanya NATO kemudian membantu Ukraina. Tapi saya rasa itu perlu insiden pemicu lagi,” kata Rizki.