Memahami Beda DPTb dan DPK untuk Mencoblos di Pemilu 2024

Suasana rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional di ruang Sidang lantai 2 Gedung KPU, Jakarta, Minggu (2/7/2023). Foto: Fitra Andrianto/kumparan

KPU baru saja menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 sebanyak 204 juta. Selain DPT, ada jenis pemilih lain yang juga termasuk ke dalam kategori pemilih yaitu Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Pemilih yang terdaftar di DPT memberikan suaranya di TPS mulai pukul 07.00-13.00 WIB. Lalu bagaimana dengan DPTb dan DPK? Simak penjelasannya.

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

DPTb singkatnya pindah memilih. Yaitu pemilih yang termasuk dalam kategori DPTb ini adalah pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak bisa memilih di lokasi sesuai asal pemilih yang terdaftar di DPT.

“Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN,” tulis pasal 8 PKPU 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dikutip Senin (3/7).

Ada ketentuan-ketentuan Pemilih bisa masuk dalam kategori ini. Hal tersebut dijelaskan pada ayat (2) pasal 8 PKPU tersebut. Berikut ini syarat atau ketentuannya:

Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Dari ketentuan tersebut, pemilih yang termasuk ke dalam pemilih tambahan ini di TPS yang sudah ditentukan membawa formulir model A5 (pindah memilih) dan e-KTP atau tanda pengenal lainnya seperti Suket, Kartu Keluarga, paspor, atau SIM.

“Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS,” jelasnya.

Pemilih DPTb dapat memberikan suaranya untuk pemilihan presiden-wakil presiden. Untuk surat suara untuk DPR RI tetap dipakai hak suaranya jika pindah kota/kabupaten lain dalam satu provinsi di Dapilnya. Surat suara DPD bisa digunakan jika pindah namun masih dalam satu provinsi.

Sedangkan untuk anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten / kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya. Dan anggota DPRD kabupaten/ Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.

Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Selain DPT dan DPTb, ada pula kategori DPK yaitu pemilih yang tak masuk ke dalam DPT namun memiliki hak memilih. Jadi, dia tetap bisa mencoblos dengan e-KTP di TPS sesuai alamat e-KTP.

“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara,” jelasnya.

Pemilih kategori DPK hanya bisa mencoblos satu jam sebelum pemungutan suara di TPS selesai dengan catatan surat suara tambahan masih tersedia yang diatur oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara).

“PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS,” tulis PKPU tersebut.

Sementara itu, untuk syarat DPK ini dijelaskan dalam PKPU 7/2022 pasal 124 yaitu sebagai berikut:

(2) Pemilih yang terdaftar dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el.

(4) Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.

(5) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten / Kota