Membandingkan Gaji DPRD DKI Tahun 2020 dan Usulan Naik Jadi Rp 8,3 M di 2021

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan Raperda APBD 2021 ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam sidang paripurna, Kamis (26/11). Foto: Pemprov DKI Jakarta

Usulan kenaikan gaji yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI tahun 2020 yang mencapai Rp 8,3 miliar per anggota atau Rp 888 miliar untuk 106 anggota per tahun menuai banyak kritik.

Angka ini dinilai tak pantas, sebab Jakarta saat ini masih dalam situasi pandemi corona.

Dalam lembaran pada rincian kenaikan gaji untuk 2021 yang beredar, terlihat jumlah pendapatan langsung tiap anggota Rp 173.249.250 per bulan, atau Rp 2.078.991.000 per tahun.

Jika dibandingkan dengan anggaran 2020 seperti dilihat dalam lampiran Pergub 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, jumlah itu naik sekitar Rp 700 miliar. Dari pencocokan pos anggaran yang ada di 2020, yakni sekitar Rp 1,3 miliar untuk satu anggota per tahun.

Sementara untuk anggaran reses di RKT 2021 yakni Rp 960.000.000 per tahun. Dibandingkan pada anggaran 2020, reses dianggarkan Rp 924.488.000 per tahun.

Sedangkan untuk tunjangan reses DPRD DKI, di 2021 diusulkan naik sekitar Rp 79.500.000 menjadi Rp 144.000.000 per tahun untuk satu anggota. Jika membandingkan dengan anggaran 2020, tunjangan reses hanya Rp 64.500.00 per tahun untuk satu anggota.

Usulan gaji anggota DPRD DKI 2020. Foto: Istimewa

Berikut Usulan Anggaran gaji 2021:

Pendapatan langsung

-Uang representasi: Rp 2.250.000

-Uang paket: Rp 225.000

-Tunjangan keluarga: Rp 315.000

-Tunjangan jabatan: Rp 3.262.500

-Tunjangan beras: Rp 240.000

-Tunjangan komisi: Rp 326.250

-Tunjangan badan: Rp 130.500

-Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000

-Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000

-Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000

Total per bulan: Rp 173.249.250

Total per tahun: Rp 2.078.991.000

Pendapatan tidak langsung (1)

-Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000

-Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000

-Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000

-Rapat kerja dengan eksekutif: Rp 6.000.000

-Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000

-Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000

-Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000

Total per bulan Rp 143.400.000

Total per tahun Rp1.720.800.000

Pendapatan tidak langsung (2)

-Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000

-Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000

-Tunjangan reses: Rp 144.000.000

Total per tahun: Rp264.000.000

Kegiatan sosialisasi dan reses

-Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan

-Sosialisasi perda: Rp 160.000.000 per bulan

-Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan

-Reses: 960.000.000 per tahun

Total keseluruhan dalam satu tahun Rp 8.383.791.000

Anggaran gaji anggota DPRD DKI 2020. Foto: Pemprov DKI Jakarta

Anggaran Tahun 2020

Belanja Daerah

-Uang representasi: Rp 2.910.444

-Uang paket: Rp 249.467

-Tunjangan keluarga: Rp 589.577

-Tunjangan jabatan: Rp 4.217.630

-Tunjangan beras: Rp 620.000

-Tunjangan komisi: Rp 154,058

-Tunjangan badan: Rp 211.742

-Tunjangan perumahan: Rp 61.830.023

-Tunjangan komunikasi: Rp 21,500,000

-Tunjangan transportasi: Rp 20.485.849

-Tunjangan Reses: Rp 64.500.000

- Reses Rp 924.488.000 (per tahun)