Membedah Kebijakan Luar Negeri PM Perempuan Pertama Jepang, Sanae Takaichi

Presiden Partai Demokrat Liberal Sanae Takaichi kembali ke kursinya setelah memberikan suaranya dalam pemungutan suara untuk memilih perdana menteri baru Jepang selama sidang istimewa Dewan Perwakilan Rakyat di Tokyo, Jepang, Selasa (21/10/2025). Foto: Philip Fong/AFP

Sanae Takaichi resmi menjadi perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Jepang. Jepang di bawah kepemimpinan Takaichi dinilai banyak tantangan, khususnya dalam bidang diplomasi.

Belum begitu banyak yang diketahui tentang kebijakan luar negeri Takaichi. Namun, Yomiuri Shimbun menulis salah satu tantangan utama Takaichi adalah menangani isu keamanan, utamanya dalam merespons situasi keamanan Jepang.

Presiden AS Donald Trump berencana untuk mengunjungi Jepang pada akhir Oktober ini. Kunjungan Trump ini akan menjadi semacam ujian bagi Takaichi dalam membangun hubungan saling percaya dan langkah praktis apa yang akan diambil untuk memperkuat aliansi bilateral. Takaichi juga dinilai harus memperoleh pemahaman dari AS terkait isu penguatan kemampuan pertahanan Jepang.

"Diplomasi juga penting untuk mempertahankan perdamaian. Saya akan memfokuskan upaya saya dalam hal ini," kata Takaichi usai terpilih jadi Presiden Partai Demokratik Liberal (LDP) beberapa waktu lalu, dikutip Selasa (21/10).

Peningkatan aliansi Jepang-AS juga dinilai semakin penting di tengah langkah hegemoni dan kerja sama militer antara China, Rusia, dan Korea Utara.

Prajurit Brigade Penyebaran Cepat Amfibi (ARDB) Pasukan Bela Diri Darat Jepang mengikuti latihan di pulau Tokunoshima, prefektur Kagoshima, Jepang, Minggu (19/11/2023). Foto: Issei Kato/REUTERS

"Pertama-tama, penting untuk menegaskan komitmen kita dalam memperkuat aliansi," ujarnya.

Sementara Defence24 menulis visi kebijakan luar negeri Takaichi menekankan pada Jepang yang lebih kuat dan tegas di Asia.

"Untuk melindungi perdamaian Jepang, kami akan memperkuat kerja sama yang sepaham berdasarkan aliansi Jepang-AS dan memimpin Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Takaichi.

Pendekatan Takaichi terhadap AS kemungkinan akan menggabungkan pragmatisme dan diplomasi personal. Dia mengungkapkan keyakinan kemampuannya membangun hubungan yang kuat dengan Trump. Dia menyebut, Japan First-nya mencerminkan pendekatan America First-nya Trump.

Hubungan Jepang dengan Korsel di bawah pemerintahan Takaichi dinilai akan semakin tegang. Takaichi sering mengunjungi Kuil Yasukuni yang kontroversial sehingga berisiko menggagalkan kemajuan perbaikan hubungan Tokyo-Seoul.

Orang-orang mengunjungi Kuil Yasukuni untuk memberikan penghormatan pada peringatan 78 tahun penyerahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua di Tokyo, Jepang, Selasa (15/8/2023). Foto: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Sikap Takaichi cukup kontras dengan upaya Korsel untuk menstabilkan hubungan dengan Jepang lewat kerja sama pragmatis dan mengesampingkan isu-isu historis. Namun, isu-isu seperti kekejaman Jepang terhadap orang Korsel semasa perang seperti kerja paksa dan comfort women (wanita penghibur) tetap menjadi isu yang sangat sensitif dan emosional.

Lebih lanjut, Takaichi menggambarkan China sebagai tetangga yang penting dan mendukung penguatan kerja sama bilateral. Meski demikian, dia tetap menekankan Jepang harus mengutamakan kepentingan nasionalnya.

Pemerintahan Takaichi ke depan diperkirakan akan mengupayakan pencegahan melalui peningkatan pertahanan dan koordinasi yang lebih erat dengan AS sambil menghindari konfrontasi.

Sementara dengan Taiwan, Takaichi juga menjanjikan kerja sama yang lebih erat dengan Taipei. Ia berharap akan terjalin dialog dengan pemimpin China terkait Taiwan.

"Perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan tentu saja menjadi perhatian Jepang. Saya juga ingin terlibat dalam dialog yang solid dan jujur dengan para pemimpin China," kata Takaichi.

"Perubahan sepihak terhadap status quo melalui kekerasan atau paksaan tidak boleh terjadi. Taiwan adalah mitra yang sangat penting dan sahabat berharga bagi Jepang," lanjutnya, dikutip dari The Japan Times.